Wakil Ketua MPR Dukung Pembangunan Ekosistem Bahasa Isyarat

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong percepatan akses bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan nasional.

"Upaya mempermudah akses komunikasi bagi penyandang disabilitas harus mendapat dukungan semua pihak. Ini adalah bagian dari pemenuhan hak warga negara untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2).

Lestari merespons langkah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang pekan lalu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama tersebut fokus pada penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Kemampuan Mitigasi Bencana di Tanah Air Harus terus Ditingkatkan

Menurut Lestari, pembangunan ekosistem bahasa isyarat merupakan langkah strategis untuk menciptakan kesetaraan komunikasi. Hal ini menjadi krusial mengingat tantangan besar yang masih dihadapi kelompok disabilitas di Indonesia.

Lestari yang akrab disapa Rerie memaparkan data BPS 2024 yang mencatat terdapat lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas di tanah air. Dari jumlah tersebut, sepertiganya belum menamatkan pendidikan dasar, sementara tingkat partisipasi kerja baru mencapai 23,94%. 

Selain itu, tingkat kemiskinan di kelompok ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Baca juga : UU TPKS Sudah 3 Tahun Disahkan, tapi Lestari Moerdijat Menilai Proses Hukum Masih Tidak Ramah Korban

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI, berpendapat kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kesadaran publik serta keterbatasan fasilitas fisik maupun digital yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.

"Pembangunan ekosistem bahasa isyarat ini diharapkan benar-benar mempermudah akses komunikasi penyandang disabilitas dengan masyarakat luas," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.

Ia mendorong seluruh pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersinergi membangun aksesibilitas. Tujuannya, agar setiap anak bangsa dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata di seluruh tanah air. (*)