Kemenag Pastikan TPG Guru Lulusan PPG 2025 Dibayar, Target Cair Maret 2026

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar.

"Tunjangan profesi guru, apalagi yang sudah lulus PPG tahun 2025, ini bisa dipastikan akan dibayar," kata Thobib dalam keterangannya, Rabu (4/2).

Thobib menjelaskan, TPG bagi guru yang telah lulus sertifikasi, termasuk lulusan PPG 2025, akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, usulan penambahan anggaran telah memperoleh persetujuan DPR RI dan ditargetkan dapat dicairkan sekitar Maret 2026, bertepatan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Baca juga : Legislator Sebut Negara Harus Jamin Kesejahteraan Guru Madrasah

"Kami berusaha semaksimal mungkin agar pembayaran TPG dapat segera diselesaikan," jelasnya.

Ia menegaskan, sejak awal Kemenag telah memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan TPG guru. Oleh karena itu, Thobib membantah anggapan yang menyebut negara tidak memiliki komitmen dalam menyejahterakan para pendidik.

"Postur anggaran di Kementerian Agama, sekitar 80 persen dialokasikan untuk pendidikan keagamaan. Artinya, Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pendidik, apa pun agamanya, termasuk madrasah dan pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, yang semuanya diperhatikan demi kemajuan pendidikan," ujarnya.

Baca juga : Kapan Gus Yaqut dan Gus Alex Ditahan KPK? Ini Bocoran dari Jubirnya

"Jadi, tidak benar jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa negara tidak pernah memiliki komitmen untuk menyejahterakan guru. Saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar, karena selama ini justru Kementerian Agama sangat konsen terhadap kesejahteraan guru," sambungnya.

Sementara itu, terkait beredarnya potongan video Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin di media sosial, Thobib memberikan klarifikasi. Ia menyebut, dalam rapat tersebut Sekjen Kemenag justru sedang mengusulkan tambahan anggaran kepada Komisi VIII DPR RI untuk sejumlah program prioritas, termasuk pemenuhan TPG guru.

"Pada saat rapat tersebut, sesungguhnya pembahasan difokuskan pada usulan anggaran belanja tambahan (ABT), di mana salah satu isu utamanya adalah bagaimana memenuhi hak para guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru tahun 2025," ungkapnya.

Menurut Thobib, pengajuan anggaran belanja tambahan dilakukan karena TPG bagi lulusan PPG 2025 belum masuk dalam struktur anggaran tahun 2026. Hal ini disebabkan pelaksanaan PPG sepanjang 2025 baru rampung menjelang akhir tahun, sementara proses penganggaran 2026 telah ditutup pada Oktober 2025.

Lebih lanjut, Thobib menekankan bahwa guru merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban yang harus dihormati dan diperhatikan. Kemenag, kata dia, terbuka terhadap kritik serta masukan, dan terus berupaya membenahi tata kelola guru dan pendidikan guna melahirkan generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berpandangan moderat.

"Ingat bahwa semua pejabat yang ada di Kementerian Agama dan di mana pun itu kan hasil dari kontribusi para guru mendidik. Apalagi saya, orang madrasah asli, madrasah swasta saya, dengan segala keterbatasan pada saat itu. Dan saya yakin juga para pimpinan-pimpinan kita juga mayoritas dari madrasah," tuturnya.

Thobib juga mengakui bahwa pemenuhan hak guru membutuhkan proses, mengingat jumlah guru madrasah yang sangat besar dan mayoritas berstatus swasta. Berdasarkan data internal, masih terdapat sekitar 300 ribu guru yang belum tersertifikasi dan belum berhak menerima TPG. Karena itu, selain pembayaran TPG, Kemenag juga mengusulkan tambahan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan PPG bagi guru yang belum tersertifikasi. (H-3)