Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MITRA Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) diminta merangkul kantin-kantin sekolah, pedagang-pedagang bakso, dan makanan kecil di sekolah penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mitra harus memberdayakan mereka dengan memberikan order untuk membuat roti, kue-kue, bakso segar rumahan, nugget segar rumahan, dan makanan lainnya untuk dipasok ke SPPG.
Jika selama ini muncul cerita bahwa kantin-kantin sekolah penerima MBG jadi sepi, tukang bakso dan makanan kecil jadi tidak laku setelah ada program MBG, maka tugas mitra SPPG adalah memberdayakan mereka. “Kepada para mitra SPPG, yang ngeluh kantinnya mati, tolong order roti dan sebagainya, bisa bakso, bisa nugget, ke kantin-kantin sekolah. Sertakan orang tua murid untuk membuat,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang.
Nanik menegaskan kewajiban mitra SPPG untuk merangkul dan memberdayakan penjual makanan di sekolah-sekolah penerima manfaat MBG itu pada saat memberikan arahan dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Kasatpel (Kepala Satuan Pelayanan), Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG di Bondowoso dan Situbondo, di kota Bondowoso, Jawa Timur, Senin, 26 Januari 2026.
Merangkul dan memberdayakan penjual makanan di sekitar sekolah penerima manfaat MBG ini, sesungguhnya adalah amanat presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025. Dalam pasal 38 Perpres nomor 115 itu ditekankan bahwa penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa.
Dalam upaya memberdayakan para penjual makanan di sekitar sekolah penerima manfaat MBG, mitra bisa bekerja sama dengan pengawas gizi di setiap SPPG. Pengawas gizi akan mengawasi, melatih, dan memberikan panduan tentang standarisasi gizi, cara pengolahan bahan pangan yang sehat, dan memenuhi kebutuhan gizi, serta higienitas. “Bisa jadi orderan bahan makanan untuk SPPG ini omzetnya lebih besar dari pada kalau dia jualan seperti biasa,” kata Nanik.
Selain itu, Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan program MBG ini juga meminta para mitra untuk tidak terlalu berorientasi bisnis. Ia meminta mitra lebih peka dan memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah penerima manfaat. Misalnya, jika ada sekolah yang tidak punya WC, atau tidak punya washtafel, mereka bisa membuatkan WC atau washtafel; jika atap sekolah bocor, mereka pun bisa membantu memperbaiki.
Mitra juga perlu memberikan perhatian kepada para guru, guru-guru honorer, maupun tenaga pendidik di sekolah-sekolah penerima manfaat. “Anda bisa membelikan sarung atau mukena, untuk guru-guru, atau untuk orang tua siswa yang tidak mampu. Itu semua menjadi shodaqoh jariyah anda semua,” kata mantan wartawan senior itu. (H-2)
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu, Bengkulu, memastikan 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memiliki sertifikat Standar Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada Januari 2026.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meresmikan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NDR Loji, Kabupaten Parigi Moutong.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta SPPG membuat perjanjian tertulis dengan sekolah penerima manfaat terkait batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG dilarang memaksa sekolah menerima Makan Bergizi Gratis. Program MBG bersifat sukarela dan menyasar yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG wajib rutin ke sekolah penerima MBG agar data valid dan kasus sekolah kosong seperti di Madura tak terulang.
Pemerintah menargetkan total 35 juta penerima manfaat terdiri dari 18 juta KPM melalui Bank Himbara dan 17 juta KPM melalui layanan PT Pos Indonesia.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
MITRA, Yayasan, dan Kepala SPPG dilarang memecat para relawan yang telah bekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun terjadi pengurangan jumlah penerima manfaat.
Seluruh penerima bantuan PKH yang rekeningnya terdeteksi pernah melakukan transaksi judi online langsung diblokir.
Menurutnya, bansos yang saat ini lebih bersifat karitatif atau jangka pendek, bisa bergeser ke pemberdayaan jangka menengah dan panjang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved