Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MITRA Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) diminta merangkul kantin-kantin sekolah, pedagang-pedagang bakso, dan makanan kecil di sekolah penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Mitra harus memberdayakan mereka dengan memberikan order untuk membuat roti, kue-kue, bakso segar rumahan, nugget segar rumahan, dan makanan lainnya untuk dipasok ke SPPG.
Jika selama ini muncul cerita bahwa kantin-kantin sekolah penerima MBG jadi sepi, tukang bakso dan makanan kecil jadi tidak laku setelah ada program MBG, maka tugas mitra SPPG adalah memberdayakan mereka. “Kepada para mitra SPPG, yang ngeluh kantinnya mati, tolong order roti dan sebagainya, bisa bakso, bisa nugget, ke kantin-kantin sekolah. Sertakan orang tua murid untuk membuat,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang.
Nanik menegaskan kewajiban mitra SPPG untuk merangkul dan memberdayakan penjual makanan di sekolah-sekolah penerima manfaat MBG itu pada saat memberikan arahan dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Kasatpel (Kepala Satuan Pelayanan), Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG di Bondowoso dan Situbondo, di kota Bondowoso, Jawa Timur, Senin, 26 Januari 2026.
Merangkul dan memberdayakan penjual makanan di sekitar sekolah penerima manfaat MBG ini, sesungguhnya adalah amanat presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025. Dalam pasal 38 Perpres nomor 115 itu ditekankan bahwa penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa.
Dalam upaya memberdayakan para penjual makanan di sekitar sekolah penerima manfaat MBG, mitra bisa bekerja sama dengan pengawas gizi di setiap SPPG. Pengawas gizi akan mengawasi, melatih, dan memberikan panduan tentang standarisasi gizi, cara pengolahan bahan pangan yang sehat, dan memenuhi kebutuhan gizi, serta higienitas. “Bisa jadi orderan bahan makanan untuk SPPG ini omzetnya lebih besar dari pada kalau dia jualan seperti biasa,” kata Nanik.
Selain itu, Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan program MBG ini juga meminta para mitra untuk tidak terlalu berorientasi bisnis. Ia meminta mitra lebih peka dan memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah penerima manfaat. Misalnya, jika ada sekolah yang tidak punya WC, atau tidak punya washtafel, mereka bisa membuatkan WC atau washtafel; jika atap sekolah bocor, mereka pun bisa membantu memperbaiki.
Mitra juga perlu memberikan perhatian kepada para guru, guru-guru honorer, maupun tenaga pendidik di sekolah-sekolah penerima manfaat. “Anda bisa membelikan sarung atau mukena, untuk guru-guru, atau untuk orang tua siswa yang tidak mampu. Itu semua menjadi shodaqoh jariyah anda semua,” kata mantan wartawan senior itu. (H-2)
Skema insentif dalam Program MBG tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi mitra SPPG, tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat. Berlaku no service, no pay.
Salah satu penyebab utama penghentian sementara operasional tersebut adalah belum terpenuhinya standar laik higiene sanitasi (SLHS).
BGN menghentikan sementara 1.256 SPPG di Indonesia Timur mulai 1 April 2026 karena belum memiliki SLHS dan IPAL. Ini alasannya.
ARUN berdiri di samping para mitra untuk memastikan bahwa tantangan birokrasi dan hambatan teknis tidak mematahkan semangat pengabdian mereka.
BGN menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada mitra yang terbukti melakukan mark up harga bahan baku, apalagi sampai menekan KaSPPG.
Kepala BGN Dadan Hindayana, mengatakan sudah menegur pria yang berjoget di sebuah SPPG sembari menunjukkan insentif sebesar Rp6 juta. Ia minta pria yang viral itu minta maaf ke publik
Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas, Prawoko Setyo Aji, menjelaskan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Program ini memberikan dampak nyata melalui dukungan kepada lebih dari 1.500 penerima manfaat, bantuan bagi 11 masjid dan surau, serta pemberdayaan 4 UMKM lokal.
Pemerintah menargetkan total 35 juta penerima manfaat terdiri dari 18 juta KPM melalui Bank Himbara dan 17 juta KPM melalui layanan PT Pos Indonesia.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
MITRA, Yayasan, dan Kepala SPPG dilarang memecat para relawan yang telah bekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun terjadi pengurangan jumlah penerima manfaat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved