Rehabilitasi Mangrove 2025 Lampaui Target, Pemulihan Ekosistem Pesisir Berjalan Lancar

Kementerian Kehutanan mencatat capaian positif dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove sepanjang 2025. Program yang didukung pendanaan APBN maupun non-APBN tersebut tidak hanya menunjukkan hasil nyata secara fisik, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan pengelolaan mangrove di berbagai wilayah pesisir.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Dyah Murtiningsih, menyampaikan bahwa realisasi rehabilitasi mangrove pada 2025 mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Pada sejumlah tahapan, peningkatan tutupan mangrove bahkan tercapai di atas target, menjadi indikator pemulihan ekosistem pesisir yang semakin berkelanjutan.

“Capaian rehabilitasi mangrove tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekosistem pesisir berjalan semakin efektif. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari luasan tanam, tetapi juga dari konsistensi pemeliharaan dan keterlibatan para pihak di lapangan,” ujar Dyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/1).

Baca juga : 5.000 Bibit Mangrove Ditanam untuk Pulihkan Kerusakan Lingkungan di Bekasi

Menurutnya, keberhasilan fisik tersebut ditopang oleh penguatan tata kelola dan kelembagaan. Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan memfasilitasi penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di 34 Unit Pelaksana Teknis (UPT), baik melalui pendanaan APBN maupun hibah internasional. Penguatan KKMD diarahkan untuk memastikan rehabilitasi mangrove berjalan terkoordinasi, akuntabel, dan berkelanjutan, mencakup aspek kebijakan, peningkatan kapasitas, aksi dan pelaporan, pendanaan, serta kemitraan.

Dyah menegaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi kunci agar rehabilitasi mangrove tidak berhenti pada kegiatan penanaman semata. “KKMD berperan sebagai simpul koordinasi lintas sektor di daerah, sehingga rehabilitasi mangrove dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang,” jelasnya.

Ke depan, Kementerian Kehutanan juga akan mendorong rehabilitasi mangrove melalui skema kemitraan multipihak. Pendekatan ini membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra internasional sebagai bagian dari dukungan terhadap mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon.

Baca juga : Indonesia-FAO Perkuat Pengelolaan Gambut, Mangrove, dan Hutan Adat Berkelanjutan

“Rehabilitasi mangrove memiliki posisi strategis dalam agenda iklim nasional karena manfaatnya bersifat multidimensi. Selain penting secara ekologis, mangrove juga berkontribusi langsung terhadap mitigasi perubahan iklim,” kata Dyah.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Surjobasuindro mengungkapkan bahwa kementerian juga tengah membangun basis data dan peta rehabilitasi mangrove secara bertahap. Pengembangan data tersebut ditujukan untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan pemantauan, serta memastikan keterpaduan antarprogram rehabilitasi mangrove di tingkat nasional.

“Data dan peta menjadi instrumen penting untuk memastikan rehabilitasi mangrove tepat sasaran. Namun, fokus utama kami tetap pada implementasi di lapangan dan penguatan kapasitas para pelaksana,” ujar Nikolas.

Dengan kombinasi capaian fisik yang konsisten, penguatan kelembagaan daerah, serta arah kebijakan kemitraan yang semakin inklusif, Kementerian Kehutanan optimistis rehabilitasi mangrove akan terus memberikan manfaat ekologis, sosial, dan iklim, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam agenda mitigasi perubahan iklim global. (E-3)