Pengalaman Global School Meal Program Jadi Rujukan Penguatan MBG Indonesia

PENGALAMAN berbagai negara dalam menjalankan School Meal Program (SMP) menunjukkan program makan sekolah yang berkelanjutan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan manusia, bukan sekadar program bantuan pangan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM Andreasta Meliala pada diskusi publik bertema MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia di Jakarta, Rabu (24/1/2026).

Andreasta menjelaskan negara-negara yang berhasil mengimplementasikan SMP secara konsisten menempatkannya dalam kerangka kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Baca juga : Kesenjangan Pasokan Program MBG Dinilai Buka Peluang Investasi Pangan

“School Meal Program bukan hanya soal memberi makan anak, tetapi juga membangun fondasi kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi masa depan,” ujarnya.

Ia mencontohkan Amerika Serikat dengan National School Lunch Program yang dirancang untuk menjamin ketahanan pangan anak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui skema pembiayaan bertingkat.
Kemudian, Inggris menerapkan makan gratis universal bagi anak usia dini untuk menjamin pemerataan gizi dan mengurangi stigma sosial. Adapun Uni Eropa, mendorong perubahan perilaku makan sehat melalui distribusi buah, sayur, dan susu yang disertai edukasi gizi.

Menurut Andreasta, Jepang menjadi contoh penting dalam integrasi makan sekolah dengan pendidikan karakter. Melalui sistem kyushoku, makan siang di sekolah tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membentuk disiplin, kebiasaan makan sehat, dan nilai kebersamaan. “Di Jepang, makan sekolah adalah bagian dari kurikulum kehidupan,” katanya.

Baca juga : BGN Libatkan Guru dan Mahasiswa Perkuat Literasi Gizi Siswa

Pengalaman Tiongkok juga menunjukkan SMP efektif sebagai instrumen pengurangan kesenjangan, khususnya di wilayah pedesaan. Program perbaikan gizi bagi siswa pendidikan wajib di daerah rural terbukti menurunkan malnutrisi sekaligus meningkatkan capaian belajar. Adapun di Australia, meski tidak memiliki program makan siang nasional, berbagai school breakfast programs berbasis komunitas mampu menjangkau sekolah-sekolah rentan dan menjaga kesiapan belajar anak sejak pagi.

Mengamini pandangan tersebut, anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong agar MBG memiliki payung hukum lebih kuat melalui pembentukan Undang-Undang MBG.

“Pembentukan UU MBG adalah langkah strategis. Program ini sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama pelajar. Karena itu, sangat penting diatur melalui undang-undang agar keberlanjutannya terjamin. Kalau hanya berbasis Perpres, jelas terlalu lemah,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.

Nurhadi menilai undang-undang akan memberikan kepastian hukum, baik dari sisi kewenangan maupun pembiayaan, sekaligus memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini, menurut dia, mekanisme pendanaan dan pengawasan masih terlihat kabur.

Ia juga menyinggung maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah sebagai alarm perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG. “Ini menunjukkan kontrol belum paripurna. Tanpa dasar hukum kuat, sistem pengawasan sulit ditegakkan,” katanya.

Baik Andreasta maupun Nurhadi sepakat, MBG memiliki potensi besar sebagai intervensi komprehensif pembangunan sumber daya manusia. Namun, keberhasilan program itu mensyaratkan kebijakan yang berbasis bukti, tata kelola yang akuntabel, kepastian hukum, serta komitmen keberlanmakjutan lintas pemerintahan demi masa depan gizi anak Indonesia.(H-2)