Program Makan Bergizi Gratis Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Atas dasar mandat konstitusional tersebut, program ini memiliki landasan tujuan yang berbeda dibandingkan dengan anggaran pendidikan maupun isu kesejahteraan tenaga pendidik.

Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Imamudin Yuliadi, menegaskan masyarakat harus membedakan secara tegas antara MBG dengan anggaran pendidikan formal. Menurutnya, peruntukan keduanya sangat spesifik dalam struktur keuangan negara. 

Baca juga : MBG Kelompok 3B Upaya Pemenuhan Gizi Ibu Hamil

“Program MBG harus dibedakan secara tegas dari anggaran pendidikan dan gaji guru. Peruntukannya berbeda, meskipun dampak akhirnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan karena kondisi fisik dan kesehatan siswa menjadi lebih baik,” ujar Imamudin pada Rabu (14/1/2026).

Imamudin menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan melalui MBG bersifat tidak langsung melalui perbaikan kondisi fisik peserta didik. Program ini dirancang untuk memastikan siswa memperoleh asupan gizi yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meningkatkan konsentrasi, serta menekan risiko stunting. 

Namun, ia mengingatkan bahwa program ini tidak dapat disandingkan dengan anggaran pendidikan yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan kurikulum.

Baca juga : MBG Jadi Peluang Besar bagi Pengusaha Lokal untuk Penuhi Kebutuhan Bahan Baku SPPG

Selain aspek kesehatan, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok bahan baku pangan di tingkat lokal seperti beras, telur, sayur-mayur, hingga susu. Imamudin menilai bahwa keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah sangat krusial dalam menyiapkan ekosistem pendukung ini. 

“Tugas masyarakat dan pemerintah daerah adalah memastikan ekosistem penyediaan bahan baku ini berjalan dengan baik. Jika seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal, maka dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar,” imbuh dia.

Potensi ekonomi ini semakin nyata dengan rencana pengoperasian sekitar 35 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan. 

Imamudin juga mendorong keterlibatan aktif berbagai organisasi kemasyarakatan mulai dari PKK, Aisyiyah, Muslimat NU, hingga Karang Taruna agar program ini benar-benar menyentuh akar rumput dan terhindar dari praktik birokrasi yang kaku.

Namun, di balik potensi besarnya, Imamudin memberikan peringatan keras terkait tata kelola anggaran yang sangat besar agar tetap transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pengawasan ketat harus dilakukan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dari program nasional ini. 

Imamudin menegaskan bahwa bahan baku MBG harus dipasok sepenuhnya dari produksi dalam negeri oleh petani, peternak, dan nelayan lokal. Strategi ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. 

Menurutnya, jika seluruh rantai pasok bertumpu pada produksi dalam negeri, maka MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat bagi bangsa Indonesia. (I-1)