Cak Imin: Pemerintah Fokus Rekontruksi Pascabencana Sumatra

PEMERINTAH tengah memasuki fase pemulihan pascabencana Sumatra dan mengalihkan fokus dari bantuan darurat menuju rekonstruksi dan rehabilitasi ekonomi masyarakat. Pemberdayaan menjadi pondasi utama kebangkitan ekonomi wilayah terdampak bencana.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana di Kemenko PM, Jakarta, Kemarin (07/01).

Cak Imin sapaan akrabnya, menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi. 

Baca juga : Menko PM Matangkan Program SMK Go Global, Targetkan 500 Ribu Lulusan SMK Jadi PMI di Luar Negeri

"Langkah-langkah pemberdayaan itu dimulai agar masyarakat terus produktif, baik dalam penghasilan pendapatan maupun inovasi, kreativitas untuk terus maju dan produktif dalam ekonominya,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (8/1).

“Mari kita bangkit bersama dengan memulai rehabilitasi dan rekonstruksi lahan, diikuti dengan inovasi dan kreativitas agar produktifitas masyarakat kembali pulih,” sambungnya.

Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana ini melibatkan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PM, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Ekonomi Kreatif , Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh program K/L akan disinergikan dalam satu kerangka pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Baca juga : Pemerintah: Gurita Bisnis Alfamart dan Indomaret Bunuh UMKM

Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana akan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis pemberdayaan, termasuk pemulihan lahan produktif dan penguatan sektor unggulan daerah, seperti kopi Gayo di Aceh. Inovasi dan kreativitas masyarakat akan menjadi kunci untuk mengembalikan tingkat produktivitas ekonomi daerah terdampak.

Pokja bersama K/L terkait melakukan pendataan aset dan kebutuhan rehabilitasi yang akan dilengkapi secara bertahap bersama pemerintah daerah. Selain sinergi antar kementerian, Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana juga melibatkan lembaga filantropi, badan amil zakat, serta CSR swasta.

Kementerian Sosial menyampaikan dukungan melalui program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak berupa bantuan senilai Rp5 juta per keluarga untuk usaha rintisan dan peningkatan keterampilan, yang akan diintegrasikan dengan program kementerian lainnya.

Sementara itu, Kementerian UMKM mendukung pemulihan masyarakat melalui pembentukan Klinik UMKM Bangkit dengan layanan relaksasi pembiayaan, pembelian produk lokal, dan dukungan produksi. Sedangkan Kementerian Ekonomi Kreatif akan mendorong kebangkitan pelaku industri kreatif dan desa kreatif di wilayah terdampak.

Di sisi lain, Kementerian P2MI memprioritaskan warga terdampak dalam program penempatan pekerja migran ke luar negeri, disertai pelatihan, pendampingan, serta dukungan pemulihan bagi keluarga pekerja migran yang terdampak bencana.

Kemudian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyiapkan kebijakan strategis berupa penambahan alokasi Dana Desa untuk penanganan pasca bencana, penerbitan regulasi desa terdampak, serta afirmasi penggunaan Dana Desa yang belum terserap untuk penanggulangan bencana. Kemendes PDT juga mengerahkan sekitar 2.500 tenaga pendamping profesional di tiga daerah terdampak. 

Selanjutnya, Kementerian Koperasi menyiapkan program pemulihan koperasi dan usaha rakyat, termasuk pendampingan usaha, relaksasi kredit, serta rencana pembangunan pasar di wilayah terdampak pada 2026. 

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial melalui kemudahan layanan kepesertaan, relaksasi kewajiban, percepatan klaim manfaat, serta penggalangan bantuan bagi masyarakat dan pekerja terdampak bencana.

Cak Imin menegaskan bahwa Pokja Pemberdayaan merupakan bagian integral dari upaya nasional, dengan tetap menjalankan program pemberdayaan kementerian di bawah koordinasi Kemenko PM.

“Pokja akan terus berkoordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di bawah Presiden,” kata Ketua Umum PKB tersebut.

Ia juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan berbagai Kementerian lain untuk mendorong agar program-program bantuan ke wilayah terdampak dilaksanakan dengan model padat karya. 

“Program rehabilitasi dan rekonstruksi kiranya melibatkan masyarakat, sehingga akan terjadi ‘cash for work’, di mana orang memperoleh pekerjaan sekaligus penghasilan untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pemberdayaan ekonomi,” pungkasnya. (H-2)