Jangkau 55,1 Juta Penerima, Program MBG Cetak Tingkat Keberhasilan 99,99 Persen

KLAIM keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai angka statistik 99,99 persen mendapat sorotan tajam dari parlemen. Di balik laporan ekspansi masif penerima manfaat hingga 55,1 juta orang, Komisi IX DPR RI mengungkap temuan krusial terkait standar keamanan pangan, mulai dari sanitasi buruk hingga penggunaan bahan pengawet pada menu siswa.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam laporannya menyebutkan lonjakan signifikan infrastruktur program dalam satu tahun terakhir. Ia mencatat pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari hanya 190 unit pada awal 2025 menjadi 19.188 unit per 31 Desember 2025.

"Dari 570 ribu penerima manfaat menjadi 55,1 juta dan 3 miliar porsi makan yang dibuat selama setahun lebih," ungkap Dadan saat dihubungi, Rabu (7/1). Ia juga mengklaim tren insiden di lapangan menurun drastis, tersisa 12 kejadian pada Desember 2025.

Baca juga : Anggaran MBG Rp10 Ribu di Pulau Jawa, Kepala BGN: More than Enough

Namun, angka statistik tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas gizi di lapangan. Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani, menegaskan pihaknya masih menemukan dapur layanan yang tidak memenuhi standar sanitasi. Lebih mengkhawatirkan, komposisi menu yang disajikan dinilai berisiko bagi kesehatan jangka panjang anak.

"Masih ada SPPG yang tidak sesuai standar sanitasi. Kami juga menemukan menu yang mengandung Gula, Garam, dan Lemak (GGL) berlebih, penggunaan susu impor, bakso berbahan pengawet, hingga roti yang juga menggunakan pengawet," tegas Irma secara terpisah.

Temuan di daerah pemilihan (dapil) para anggota dewan ini menjadi catatan merah di tengah apresiasi Presiden Prabowo Subianto terhadap program andalannya tersebut. Irma memastikan temuan ini akan menjadi materi utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BGN pada masa sidang mendatang.

"Ini PR besar. Kami akan membahas standar gizi, kualitas menu, dan SPPG yang memiliki sanitasi buruk dalam rapat nanti," pungkasnya. (Z-10)