Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mencatat meningkatnya kasus sejumlah penyakit pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Berdasarkan data Kemenkes, penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, dan diare menjadi tiga jenis penyakit terbanyak yang dialami masyarakat terdampak bencana banjir Sumatra.
Di Provinsi Aceh, data periode pengumpulan 25 November–12 Desember 2025 menunjukkan ISPA menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 5.701 kasus, disusul penyakit kulit sebanyak 4.885 kasus. Selanjutnya tercatat diare sebanyak 875 kasus, influenza-like illness (ILI) 765 kasus, serta demam 217 kasus. Sementara itu, laporan suspek penyakit menular lainnya seperti campak, dengue, dan pertusis ditemukan dalam jumlah terbatas.
Sementara di Provinsi Sumatra Utara, periode data yang sama mencatat penyakit kulit sebagai kasus terbanyak dengan 8.675 kasus, diikuti ISPA sebanyak 7.682 kasus. Diare tercatat 1.474 kasus, ILI 890 kasus, dan suspek demam tifoid sebanyak 600 kasus. Adapun suspek dengue dan campak hanya dilaporkan dalam jumlah sangat kecil.
Adapun di Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan periode pengumpulan data 25 November–11 Desember 2025, ISPA kembali menjadi penyakit terbanyak dengan 1.239 kasus. Selanjutnya hipertensi tercatat 655 kasus, demam 463 kasus, flu 310 kasus, gangguan gastrointestinal 268 kasus, serta gangguan kesehatan lainnya seperti gangguan pegal-pegal, rematik, radang lambung, dan sakit kepala.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular di wilayah terdampak bencana.
Langkah yang dilakukan meliputi pengendalian penyakit dengan melakukan fogging di lokasi yang mengalami lonjakan vektor demam berdarah dengue (DBD) serta disinfeksi di sejumlah lokasi berisiko.
"Selain itu, Kemenkes juga mengintensifkan layanan kesehatan lingkungan (kesling) melalui monitoring tempat penampungan air, kondisi sanitasi, serta drainase di lokasi pengungsian," kata Aji saat dihubungi, Senin (15/12).
"Distribusi obat-obatan untuk penyakit yang umum terjadi, masker, larvasida, dan hygiene kit turut disalurkan ke pengungsian dan pos kesehatan," sambungnya.
Untuk menjamin ketersediaan air bersih, Kemenkes menyediakan paket water purifier di wilayah terdampak. Di sisi promotif dan preventif, edukasi serta promosi kesehatan terus dilakukan guna mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah situasi pascabencana.
Aji menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari langkah terpadu pemerintah dalam mencegah meluasnya penyakit pascabencana.
"Bencana banjir dan longsor berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit, terutama di lokasi pengungsian. Karena itu, Kementerian Kesehatan berfokus pada pengendalian faktor risiko, pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, serta penguatan edukasi kepada masyarakat agar dampak kesehatan dapat ditekan semaksimal mungkin," ujarnya.
Ia menambahkan, Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah dan lintas sektor untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan dan respons terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
(H-3)
RS tidak hanya akan menangani penyakit yang berhubungan dengan banjir tetapi juga menangani penyakit-penyakit lain yang biasa terjadi di masyarakat sehari-hari.
Mikroorganisme penyebab KLB utamanya adalah Leptospira, Salmonella Typhi, Vibrio cholerae, Hepatitis A, dan parasit.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Rencana ini mengemuka dalam Diseminasi Hasil Studi Implementasi Skrining HPV DNA yang digelar hari ini, Selasa (27/1/2026), di Kementerian Kesehatan RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved