Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mengapresiasi inovasi yang dipaparkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam hal tanggap darurat bencana. Furtasan juga mengapresiasi fasilitas di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Cibinong, kemudian meminta BRIN untuk memasifkan informasi soal riset dan inovasi ke masyarakat.
“Saya sudah punya harapan besar, tapi saya minta dimasifkan informasinya. Supaya dikenal dengan seluruh aktivitas masyarakat dan perguruan tinggi. Karena di sana banyak destinasi-destinasi yang bisa kita lakukan untuk studi anak SLTA ke bawah,” kata Furtasan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR dengan BRIN, Senin (8/12).
Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI memberikan dukungan terhadap upaya BRIN dalam memperkuat inovasi penanggulangan bencana, serta mendorong percepatan hilirisasi agar seluruh daerah dapat mengakses teknologi kebencanaan secara lebih merata.
Kepala BRIN, Arif Satria, menekankan pentingnya pemanfaatan inovasi untuk memperkuat respons bencana, khususnya terkait banjir di Sumatera. Arif menjelaskan, sejak awal bencana terjadi, BRIN langsung mengirimkan data citra satelit kepada BNPB untuk mendukung proses asesmen dan penanganan.
“BRIN berposisi sebagai pendukung program-program BNPB. Karena yang memiliki otoritas kelapangan dan data angka adalah BNPB, kami menyediakan data-data,” ujarnya.
Selain dukungan data, BRIN juga mengerahkan sejumlah inovasi untuk membantu penanganan di lokasi bencana. Salah satunya adalah penyediaan air siap minum (Arsinum) mobile.
“InsyaAllah ada tiga paket, tiga unit yang akan kita kirimkan,” kata Arif.
Inovasi lainnya adalah drone ground penetration radar yang mampu mendeteksi keberadaan korban tertimbun lumpur. Drone ini juga mampu mencari sumber air di dalam tanah hingga kedalaman 100 meter.
“Itu adalah inovasi yang saat ini sudah berkembang dan akan terus diperkuat,” ucapnya.
Arif menegaskan, BRIN ingin mendorong investasi untuk memperluas ketersediaan peralatan kebencanaan berbasis inovasi.
“Kami akan berkolaborasi dengan Danantara dan berbagai pihak yang ingin memproduksi dalam jumlah yang lebih besar lagi,” ujarnya. (H-2)
Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten/kota didorong menyiapkan skema darurat melalui APBD untuk menanggung sementara warga terdampak yang tengah mengurus reaktivasi.
Peningkatan kasus campak menunjukkan bahwa cakupan imunisasi nasional belum mencapai target minimal 95 persen secara merata.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Fauzo mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya menyentuh angka 86,7 persen menjadi catatan merah bagi pemerintah.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Mengingat peran strategis tersebut, Budi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai sebagai payung hukum utama.
Perpanjangan dilakukan karena masih adanya wilayah terdampak banjir serta tingginya potensi bencana susulan.
PEMERINTAH menyatakan, penanganan bencana Sumatra menunjukkan kemajuan signifikan dengan semakin banyak daerah beralih dari fase tanggap darurat ke tahap transisi.
Pendekatan psikososial juga dilakukan melalui pendampingan dan komunikasi empatik untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan mental akibat bencana.
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan pemerintah tengah menyiapkan agenda penanganan pascabencana di Sumatra.
Kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan dan Rusia disebut sebagai tindakan inkonsisten dari Kepala Negara.
Siklon tropis baru-baru ini adalah pengingat bahwa Indonesia perlu memastikan ketangguhan infrastruktur, tata ruang, dan protokol tanggap darurat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved