Asosiasi Pengusaha Teknologi Sebut Pengadaan Chromebook Lebih Efisien Dibanding Windows

ASOSIASI Pengusaha Teknologi dan Informasi Nasional (Aptiknas) serta Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) menyatakan dari sisi biaya awal, pengadaan laptop berbasis Chromebook lebih efisien dibandingkan Windows. Hal ini dikarenakan sistem operasi dan aplikasi Chromebook gratis. 

Ketua Umum Aptiknas dan Apkomindo, Soegiharto Santoso, menjelaskan penggunaan laptop dengan sistem operasi tertentu didasarkan kebutuhan pengguna. Chromebook umumnya lebih hemat dalam biaya awal, sementara Windows menunjukkan kekuatannya dalam jangka panjang berkat fleksibilitas aplikasinya.

Di sektor pendidikan, misalnya, mengingat infrastruktur Indonesia yang sangat beragam, ia memandang bahwa Chromebook sangat cocok untuk sekolah dengan kebutuhan standar dan berbasis cloud. Adapun Windows relevan untuk kurikulum yang memerlukan variasi aplikasi, khususnya sekolah kejuruan  dengan berbagai perangkat lunak multimedia dan engineering. 

Baca juga : Optimalisasi Chromebook di Sekolah, Memanfaatkan Aset Digital Pendidikan Nasional yang Belum Maksimal

“Pemilihan platform harus disesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah,’ ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (9/12).  
 
Informasi Aptiknas dan Apkomindo ini menjadi pandangan baru terkait polemik pengadaan Chromebook periode 2020-2022 pada era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang disidik Kejaksaan Agung. Khususnya terkait kerugian negara yang timbul dari pengadaannya. 

Pengadaan Chromebook diperkirakan menghemat keuangan negara hingga Rp1,2 triliun. Jumlah ini bahkan bisa lebih besar jika memperhitungkan penghematan dari biaya perpanjangan langganan (subscription) perangkat berbasis cloud agar laptop bisa dikelola terpusat. Berbagai sumber teknologi menyebutkan, secara umum Google memang menggratiskan sistem operasi Chromebook. Adapun Microsoft membanderol harga sistem operasinya antara US$ 50 - 100 per user.  

Selain itu, untuk bisa dikelola secara terpusat, laptop di berbagai lokasi harus dilengkapi perangkat tambahan. Perangkat inilah yang memungkinkan tim teknologi sebuah institusi dapat mengendalikan seluruh laptop sekaligus memitigasi jika terjadi serangan siber atau penyalahgunaan oleh user.  Ini biasanya ada biaya tambahan dengan besaran berbeda tergantung dari paket yang diambil. 

Baca juga : 18 Sekolah di Jakarta dan Tangerang Mendapat Donasi Laptop dan Komputer

Sebagai informasi, sepanjang 2020-2022, Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,2 juta unit laptop berbasis Chromebook. Saat itu, rata-rata kurs rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat adalah Rp 14.600/USD. Dengan mengacu pada kurs itu, sistem operasi Windows dihargai antara Rp 730.000 hingga Rp 1,46 juta atau lebih dari Rp 1 juta per laptop. Sementara sistem operasi Chromebook gratis. 

Dengan asumsi harga setiap unit laptop kosong – tanpa sistem operasi – adalah sama, maka tingkat penghematan oleh Kemendikbudristek ketika memakai 1,2 juta unit laptop Chromebook dibandingkan Windows lebih dari Rp1,2 triliun. Angka ini diperoleh dari 1,2 juta unit laptop dikalikan Rp1 juta/laptop biaya pembelian sistem operasi Windows.     

Di luar biaya pembelian sistem operasi, berbagai aplikasi original yang melekat kepada Windows juga terkena biaya perpanjangan. Misalnya, paket aplikasi Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel, dll) terkena biaya perpanjangan rutin setiap tahun.  Adapun paket sejenis yang basic di Chromebook (Google Docs, Google Sheet, Google Slides, dll) tidak terkena biaya perpanjangan, kecuali jika harus diintegrasikan dengan Google Workspace yang butuh penyimpanan lebih besar. Umumnya paket basic inilah yang dipakai berbagai negara untuk kebutuhan pendidikan. 

Tak cuma itu, agar bisa dikelola terpusat laptop Chromebook harus dilengkapi Chrome Device Management (CDM) yang khusus di sektor pendidikan bernama Chrome Education Upgrade. Ini adalah perangkat berbasis cloud yang harganya USD 30 per laptop sekali beli (one time). Sementara untuk kepentingan yang sama, laptop Windows harus dilengkapi Microsoft Intune for Education. Situs Microsoft mencatat, biaya langganan Microsoft Intune paling rendah USD 8 per bulan/user.

Soegiharto menjelaskan, Chrome Education Upgrade hanya perlu pembayaran satu kali, sementara Intune berbasis langganan. Namun, efektivitas masing-masing sangat bergantung kompleksitas kebutuhan sekolah. Chrome OS sangat cocok untuk pengelolaan sederhana dan terpusat, sementara Intune lebih unggul dalam integrasi dan pengelolaan lingkungan skala besar yang telah memakai berbagai layanan Microsoft.

Menurut dia, di luar biaya pengadaan dan lisensi, faktor yang sering luput dari perhatian publik adalah tingkat kesesuaian (compatibility) sebuah sistem operasi dengan aplikasi sejenis serta biaya pelatihan dan adaptasi teknologi oleh guru dan siswa. Chromebook umumnya lebih hemat dalam biaya awal, sementara Windows menunjukkan kekuatannya dalam jangka panjang berkat fleksibilitas aplikasinya.

Dalam konteks pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, tim Nadiem sendiri sepertinya telah mengantisipasi berbagai concern tersebut. Pertama, sejak awal Chromebook hanya diperuntukkan bagi sekolah dengan akses internet, bukan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Hal ini terbukti dengan 97% Chromebook yang dibagikan ke sekolah telah digunakan.

Kedua, terkait compatibility, data Memorandum Akhir Jabatan Nadiem mencatat Kemendikbudristek telah menyederhanakan 1.261 aplikasi di lingkungan Kementerian yang selama ini berjalan sendiri dan tidak compatible satu sama lain. Pengadaan Chromebook sekaligus menjadi bagian upaya mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digaungkan Presiden kala itu. 

Ketiga, terkait pelatihan guru untuk adaptasi teknologi Chromebook, Google telah mengalokasikan 30% dari biaya lisensi CDM. Dana ini langsung dialokasikan Google kepada mitra/vendor resmi yang mereka pilih dan tidak masuk Kemendikbudristek. 

Soegiharto menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan untuk membela produk tertentu. “Pada akhirnya, baik pengurus APKOMINDO maupun APTIKNAS siap dilibatkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang TIK di Indonesia.” pungkasnya.(H-2)