Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH bakal melakukan investigasi mengenai kerusakan lingkungan yang memperparah bencana banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pengambil keputusan menjanjikan bakal menuntaskan persoalan itu dan menegakkan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Koordinator Penanganan Bencana di Sumatra Pratikno dalam konferensi pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).
"Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit," ujarnya.
Investigasi dan pengusutan perusakan lingkungan itu juga disebut menjadi prioritas pemerintah, paralel dengan upaya evakuasi dan penanganan korban terdampak bencana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menuturkan, hal itu telah menjadi perhatian utama pemerintah sedari awal.
"Selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan, sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini," jelasnya.
Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Kehutanan untuk menyelidiki dugaan adanya pelanggaran hukum di sektor kehutanan atas bencana banjir bandang di wilayah Sumatra.
"Terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses," tuturnya. (Mir/M-3)
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
Laporan investigasi Al Jazeera ungkap 2.842 warga Palestina di Gaza 'menguap' akibat senjata bersuhu 3.000 derajat Celsius. Simak fakta medis dan hukumnya.
Presiden Donald Trump kembali menyuarakan dukungan atas penyelidikan terhadap Jerome Powell terkait proyek renovasi kantor Fed. Trump juga mendesak penurunan suku bunga.
Cha Eun Woo terseret dugaan penggelapan pajak Rp200 miliar. Sejumlah brand mulai menarik iklan dan menghapus konten promosi sang aktor.
Walhi Sumatra Utara (Sumut) mengungkap kerusakan lingkungan kian parah akibat aktivitas industri, deforestasi, kriminalisasi pejuang lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved