Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 24 ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025. Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana saat menjadi narasumber pada sesi Quick Win Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Menurut Dadan, BGN menyiapkan dua skema pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur pelaksana program. Sekitar 20 ribu SPPG direncanakan beroperasi di kawasan aglomerasi, sedangkan 4.700 SPPG lainnya akan dibangun di wilayah terpencil.
"Bila seluruh target dapat direalisasikan, program MBG diproyeksikan dapat berjalan serentak mulai Januari 2026," ujarnya.
Dadan menjelaskan perluasan infrastruktur akan menentukan kapasitas layanan. Dengan cakupan awal sekitar 60–70 juta penerima manfaat, program ini disebut mampu berkembang hingga mencakup 82,9 juta warga, termasuk anak usia PAUD sampai SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pada tingkat itu, kebutuhan anggaran operasional diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun per hari.
Dalam diskusi di Rapimnas yang dipimpin Ketua Satgas MBG Kadin Chandra Tirta Wijaya itu, Dadan menilai kolaborasi dengan dunia usaha sangat menentukan keberhasilan program.
Kadin, bersama berbagai asosiasi usaha, disebut memiliki peran strategis sebagai penggerak rantai pasok pangan, penyedia fasilitas, dan penguatan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dadan menambahkan dukungan lintas sektor juga penting untuk mempercepat pembangunan sarana, memperkuat distribusi bahan pangan, serta menjamin keberlanjutan dapur MBG, terutama di wilayah 3T.
"Dengan skala program yang besar, pemerintah berharap kemitraan dengan Kadin dan Gapembi dapat mempercepat penyediaan makanan bergizi serta memberdayakan UMKM di berbagai daerah," tutup Dadan.
Salah satu mitra yang hadir dalam forum yakni Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi). Ketua Umum Gapembi Alven Stony menegaskan pihaknya telah berkolaborasi dengan Kadin untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam penyediaan dapur dan layanan makanan bergizi.
“Sebagai mitra pemerintah, Gapembi bersama Kadin telah berkolaborasi mengoordinasikan dan menggerakkan pengusaha UMKM untuk terlibat dalam penyediaan dapur makan bergizi bagi sasaran, seperti siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kadin bersama Gapembi juga berperan sebagai inkubator bagi pengusaha UMKM yang ingin berpartisipasi,” ujar Alven.
Menurut Alven, pelibatan UMKM akan memberikan dampak ganda yaitu memperluas akses layanan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Gapembi dan Kadin, lanjutnya, memastikan pendampingan bagi para pelaku usaha, mulai dari pengelolaan rantai pasok hingga pemenuhan standar kebersihan dan kualitas pangan. (H-2)
Badan Gizi Nasional menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
SEBANYAK 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatra ditutup sementara atau di-suspend mulai 9 Maret 2026 tanpa batas waktu.
WAKIL Kepala BGN bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal bukan dirancang sebagai program bisnis
PBNU meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Badan Gizi Nasional berdayakan warga binaan Lapas Purwakarta jadi petani untuk pasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Simak skemanya di sini.
Nanik mengimbau para kepala daerah di Kabupaten dan Kota agar saling mendukung dalam menyiapkan pasokan bahan pangan lokal untuk dapur MBG.
Prabowo menyatakan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
Dia menyebut Program MBG akan kembali disalurkan kepada para penerima per 31 Maret 2026.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional sembilan SPPG di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, setelah ditemukan penyajian kelapa utuh dalam menu Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved