Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BPJS Kesehatan menyatakan kesiapan mendukung arah kebijakan baru Kementerian Kesehatan terkait perubahan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Skema yang sebelumnya menggunakan sistem berjenjang rencananya akan diubah menjadi rujukan berbasis kompetensi, menyesuaikan kebutuhan medis masing-masing pasien.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menegaskan bahwa pihaknya saat ini berada pada posisi menunggu regulasi resmi sebelum melakukan implementasi penuh.
"Pernyataan Menteri Kesehatan tersebut pada prinsipnya merupakan arah kebijakan yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan. BPJS Kesehatan pada posisi menunggu terbitnya regulasi resmi terkait mekanisme rujukan yang baru," kata Rizky saat dihubungi, Jumat (14/11).
Ia memastikan BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah, termasuk perubahan sistem rujukan.
"BPJS Kesehatan siap menjalankan setiap kebijakan pemerintah. Prinsip utama kami adalah memastikan peserta JKN mendapatkan layanan yang berkualitas, mudah diakses, namun tetap efektif dalam hal penjaminan pembiayaan," ujarnya.
Menurutnya, setelah regulasi baru diterbitkan, BPJS Kesehatan akan segera menyiapkan penyesuaian teknis.
"Apabila regulasi telah ditetapkan, BPJS Kesehatan akan segera melakukan penyesuaian sistem dan menyosialisasikannya kepada seluruh peserta dan fasilitas kesehatan," tambahnya. (Z-10)
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Rencana ini mengemuka dalam Diseminasi Hasil Studi Implementasi Skrining HPV DNA yang digelar hari ini, Selasa (27/1/2026), di Kementerian Kesehatan RI.
Edy berpendapat akar masalahnya ada pada ketidaksinkronan sistem digital BPJS Kesehatan dengan alur internal rumah sakit.
BPJS Watch menilai rencana pemerintah mengubah sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan dilakukan agar lebih fokus pada kebutuhan pasien lebih efektif dan efisien.
KETUA Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ichsan Hanafi menekankan bahwa upaya untuk menekan angka kematian bayi baru lahir tidak bisa hanya bertumpu pada rumah sakit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved