Greenpeace Nilai Strategi Indonesia di COP30 Melenceng dari Prioritas Utama

INDONESIA dinilai belum mampu memanfaatkan momentum COP30 untuk memperjuangkan pendanaan iklim yang adil dan sejalan dengan kepentingan publik. Sebaliknya, pemerintah dianggap justru mengejar solusi jangka pendek yang tidak menjawab akar krisis iklim, terutama melalui promosi agresif perdagangan karbon.

Kritik tersebut disampaikan Greenpeace, yang menilai kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pencitraan keberlanjutan ketimbang memastikan penurunan emisi secara nyata.

Ketua Tim Politik untuk Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, menegaskan bahwa strategi Indonesia di meja negosiasi COP30 melenceng dari prioritas utama. 

Baca juga : Brasil Serukan COP of Truth, Indonesia Tegaskan Aksi Nyata dan Kepemimpinan Iklim

“Bukannya fokus memperjuangkan pendanaan iklim yang adil di meja negosiasi COP30, Indonesia malah mengejar solusi palsu jangka pendek. Pasar karbon bukan pendanaan iklim, pendanaan yang seharusnya diemban negara maju untuk menyediakan dana iklim dibarengi upaya pengurangan emisi,” kata Rayhan, Jumat (14/11). 

Menurutnya, pemerintah terlalu mengandalkan mekanisme pasar yang memberi ruang bagi perusahaan besar untuk terus berpolusi. “Kredit karbon memberi ruang bagi pencemar besar untuk terus beroperasi yang mengakibatkan iklim terus memburuk yang akibatnya dirasakan masyarakat dunia termasuk Indonesia,” ujarnya.

Greenpeace menilai fokus pemerintah pada perdagangan karbon juga mengesampingkan dampak sosial yang berpotensi muncul. Rayhan menyebut proyek karbon yang diperluas berisiko menambah daftar panjang konflik antara Masyarakat Adat dan pemegang konsesi.

Baca juga : Di COP30, Indonesia Tegaskan Komitmen Perkuat Integritas dan Kolaborasi Global dalam Pengembangan Pasar Karbon

“Pemerintah seharusnya mendengarkan Masyarakat Adat dengan cara mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat lewat pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat,” tegasnya.

Kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa tanpa kepastian hak atas wilayah adat, proyek karbon justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru bagi komunitas yang selama ini menjaga hutan.

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, memperkuat kritik tersebut dengan menyebut perdagangan karbon sebagai praktik greenwashing yang tidak menyentuh akar masalah.

“Perdagangan karbon adalah greenwashing dan tidak akan menyelesaikan persoalan krisis iklim karena masih akan memberikan hak berpolusi untuk para pencemar lingkungan,” ujarnya.

Iqbal menekankan bahwa komitmen iklim negara-negara, termasuk Indonesia dalam Second NDC, belum sejalan dengan target Perjanjian Paris. Tanpa percepatan transisi energi dari fosil ke terbarukan, perdagangan karbon dinilai hanya menjadi tambal sulam kebijakan.

Klaim pemerintah bahwa potensi nilai karbon Indonesia mencapai US$7,7 miliar disebut terlalu optimistis. “Kredibilitas karbon Indonesia masih rendah jika masih terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut, dan deforestasi,” kata Iqbal.

Ia mengingatkan bahwa proyek karbon tidak akan menarik pasar internasional jika Indonesia gagal menurunkan emisi dari sektor kehutanan. “Kalau Indonesia tidak mencapai penurunan emisi terutama dari sektor forest and land use (FoLU), bisa jadi karbon yang digembar-gemborkan pemerintah itu bernilai nol rupiah,” tambahnya.

Ia juga menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam konsorsium perdagangan karbon yang dibentuk pemerintah. “Laporan media menyebutkan konsorsium itu diduga terafiliasi dengan grup korporasi besar yang punya rekam jejak mencemari lingkungan,” jelas Iqbal.

Greenpeace mengingatkan bahwa mengejar keuntungan jangka pendek dari pasar karbon tidak boleh mengaburkan mandat utama Indonesia dalam agenda iklim global.

“Jangan sampai pemerintah Indonesia sibuk berjualan karbon, tapi lupa komitmen utamanya menurunkan emisi,” tegas Iqbal. (H-2)