Kasus Ledakan SMAN 72 Jadi Alarm bagi Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti menyebut insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta sebagai peringatan serius bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem pendidikan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Pengalaman ini menjadi alarm bagi kami di kementerian untuk memperkuat tiga hal yang sebelum kejadian ini sudah kami upayakan perubahannya,” ujar Mu’ti di Jakarta, Minggu.

Langkah pertama yang dilakukan Kemendikdasmen, kata Mu’ti, adalah merancang Peraturan Menteri tentang sekolah aman. Aturan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan berbagai tindakan berisiko. Ia menekankan bahwa paradigma pendidikan akan diarahkan secara lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh pihak di sekolah.

Baca juga : Jangan Jumping Conclusion, Pengamat: Ledakan SMA 72 Bukan Aksi Terorisme

“Pendekatannya melibatkan semua pihak, termasuk rencana pembentukan duta anti kekerasan yang akan kami rekrut dan latih secara komprehensif,” jelasnya.

Selain itu, kementerian juga akan memperkuat peran guru dalam bidang bimbingan konseling (BK). Ia menjelaskan bahwa seluruh guru, baik guru BK maupun non-BK, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembimbingan terhadap siswa sesuai dengan amanat undang-undang.

“Ini bukan menambah beban guru, karena memang salah satu dari lima tugas guru adalah membimbing. Jam mengajar mereka akan dikonversi menjadi jam pendampingan siswa,” kata Mu’ti.

Baca juga : Polres Jakpus Dampingi Korban Ledakan SMAN 72 di RS Pertamina Cempaka Putih

Guru pendamping nantinya tidak hanya fokus pada masalah akademik, tetapi juga aspek psikologis, spiritual, dan sosial siswa. Mereka juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua.

Mu’ti menyoroti bahwa banyak kasus perundungan di sekolah berakar pada masalah keluarga dan kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dengan memperkuat hubungan tersebut, ia optimistis potensi perundungan dapat ditekan.

Ia menambahkan, saat ini angka kasus perundungan di sekolah masih cukup tinggi, baik dengan pelaku maupun korban berasal dari kalangan siswa.

“Inilah yang coba kita tangani dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif,” pungkas Mu’ti. (Ant/E-3)