Komisi VIII DPR Kritisi Cara Kerja Kementerian Haji dan Umrah, Belum Tunjukkan Semangat Perubahan

KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti pola kerja Kementerian Haji dan Umrah yang belum menunjukkan semangat perubahan. Bahkan, cara penyajian dan pendekatan kementerian terkait penyelenggaraan ibadah haji masih sama seperti Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

"Kami melihat cara menyajikan ini tidak ada perubahan, masih tetap dengan Dirjen PHU cara menyajikannya. Polanya masih sama," ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah kemarin. 

"Kami belum melihat semangat Kementerian Haji. Belum," sambungnya.

Baca juga : Waktu Persiapan Haji 2026 Sangat Pendek, DPR Ingatkan Perlu Persiapan Lebih Matang

Dia mengaku pihaknya belum mengetahui cara penyelesaian nusuk haji. Marwan juga menyoroti belum jelasnya mekanisme verifikasi jemaah haji yang berhak berangkat.

"Kita gak tahu yang mana yang harus diverifikasi, berdasarkan kuota daftar tunggu atau besaran umat muslim per provinsi," ujarnya.

Selain itu, dia menyinggung seleksi penyediaan transportasi udara yang dinilai belum transparan. Dia juga menilai penurunan biaya haji yang baru mencapai Rp 1 juta belum cukup signifikan.

Baca juga : Komisi VIII DPR RI Akan Bahas Penyelenggaraan Haji 2026 Pada 27 Oktober 2025

"Ini belum masuk angka bancakan, kalau kita masukan angka bancakan harus turun Rp5 triliun dari Rp17 triliun. Jadi kalau bancakan Rp5 triliun ditambah Rp1 triliun, berarti Rp6 triliun harus turun, kalau ini semangatnya Kemenhaj," ujarnya.

"Kalau ini semangatnya masih Dirjen PHU, belum ada yang berubah. Karena itu kita ingin mendalami," sambungnya.

Marwan juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam menentukan paket layanan haji. Hal itu agar tak menimbulkan kecurigaan publik terhadap adanya potensi penyimpangan anggaran.

"Layanan kita kelasnya kelas apa, paket yang kita ambil. Jangan-jangan kelas C minus kenapa? Karena dolar naik, SAR naik, tapi turun Rp1 juta, itu Rp1 triliun namanya turunnya pak, masih bisa, terus yang diambil kita gak paham berarti kelasnya paket C minus mungkin," ujarnya.

"Penjelasan seperti ini penting dilakukan di panja supaya kita memahami apa yang kita laksanakan perhajian 2026," lanjut dia.

Dia berharap Kementerian Haji dapat membuat terobosan yang signifikan dalam penyelenggaraan haji. Khususnya, terkait pelayanan hingga efisien biaya.

"Satu mengenai pelayanan amburadul. Yang kedua harga-harga naik dan dianggap banyak bancakan. Dua-dua ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak ya artinya sama saja. Berarti berpotensi akan ada bancakan lagi nih," tuturnya. (H-2)