Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 19 Oktober 2025 sebanyak 12.189 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun jumlah penerima manfaatnya telah menjangkau 35.454.995 orang, mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengatakan pencapaian ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses gizi di seluruh wilayah.
"Capaian lebih dari 12.000 dapur aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat," kata Sony, Minggu (19/10).
Perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
"Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik agar pelaksanaan program prioritas pemenuhan gizi nasional ini dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendapat dukungan masyarakat.
"BGN memastikan seluruh pelaksanaan program di lapangan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Kami juga aktif melakukan pembinaan terhadap SPPG di daerah agar pengelolaan dapur dan distribusi makanan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Hida.
Dalam aspek komunikasi publik, lanjut Hida, BGN berupaya menjaga keterbukaan informasi dan memperkuat partisipasi masyarakat.
"Kami membuka kanal pengaduan serta melakukan diseminasi informasi secara berkala untuk memastikan masyarakat dapat mengakses data, memahami tujuan program, dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Kolaborasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG," pungkasnya. (H-4)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved