Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
RENDAHNYA serapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun ini disebabkan sebagian besar anggaran lembaga tersebut dialokasikan untuk program Bantuan Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, realisasinya bergantung pada jumlah satuan pelaksana di lapangan. Hal itu diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 75 persen anggaran BGN diperuntukkan bagi program MBG. Penyerapan anggaran, kata dia, sangat berkorelasi dengan jumlah penerima manfaat yang direpresentasikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Anggaran di BGN 75 persen untuk Bantuan Pemerintah (Banper) Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerapan berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat. Jumlah penerima manfaat direpresentasikan dengan jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Dadan kepada Media Indonesia, Rabu (15/10).
Ia menambahkan, setiap satu SPPG yang mulai beroperasi akan menyerap anggaran sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Karena itu, penyerapan anggaran BGN diperkirakan akan meningkat tajam pada dua bulan terakhir tahun ini.
“Setiap 1 SPPG berdiri, akan menyerap 900 juta–1 M anggaran sebulan. Jadi penyerapan BGN akan meningkat di November dan Desember,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya BGN mengembalikan Rp70 triliun anggaran MBG karena serapan rendah.
Sebelumnya Dadan mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah dalam jumlah besar untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.
Hanya saja dari alokasi anggaran Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun, tidak bisa terserap semua tahun ini. (H-3)
Hingga saat ini mega proyek MBG ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Dan target penerima manfaatnya 82,9 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak balita.
Hal itu ditegaskan Dadan dalam konperensi pers khusus program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2).
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sangat penting bagi SPPG untuk melakukan pengelolaan limbah dan penegakan standar operasional prosedur
Kemensos bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mematangkan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
BADAN Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan Rp70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) karena serapan rendah.
BADAN Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp70 triliun anggaran MBG karena serapan rendah.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat tiga kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% hingga akhir September 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved