Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
RENDAHNYA serapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun ini disebabkan sebagian besar anggaran lembaga tersebut dialokasikan untuk program Bantuan Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, realisasinya bergantung pada jumlah satuan pelaksana di lapangan. Hal itu diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 75 persen anggaran BGN diperuntukkan bagi program MBG. Penyerapan anggaran, kata dia, sangat berkorelasi dengan jumlah penerima manfaat yang direpresentasikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Anggaran di BGN 75 persen untuk Bantuan Pemerintah (Banper) Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerapan berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat. Jumlah penerima manfaat direpresentasikan dengan jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Dadan kepada Media Indonesia, Rabu (15/10).
Ia menambahkan, setiap satu SPPG yang mulai beroperasi akan menyerap anggaran sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Karena itu, penyerapan anggaran BGN diperkirakan akan meningkat tajam pada dua bulan terakhir tahun ini.
“Setiap 1 SPPG berdiri, akan menyerap 900 juta–1 M anggaran sebulan. Jadi penyerapan BGN akan meningkat di November dan Desember,” ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya BGN mengembalikan Rp70 triliun anggaran MBG karena serapan rendah.
Sebelumnya Dadan mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah dalam jumlah besar untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.
Hanya saja dari alokasi anggaran Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun, tidak bisa terserap semua tahun ini. (H-3)
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menegaskan pengawasan ketat bahan baku dan alat dapur SPPG guna mencegah insiden keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Dalam upaya memberdayakan para penjual makanan di sekitar sekolah penerima manfaat MBG, mitra bisa bekerja sama dengan pengawas gizi di setiap SPPG.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang meminta SPPG membuat perjanjian tertulis dengan sekolah penerima manfaat terkait batas waktu konsumsi Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG dilarang memaksa sekolah menerima Makan Bergizi Gratis. Program MBG bersifat sukarela dan menyasar yang paling membutuhkan.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kepala SPPG wajib rutin ke sekolah penerima MBG agar data valid dan kasus sekolah kosong seperti di Madura tak terulang.
BADAN Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan Rp70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) karena serapan rendah.
BADAN Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp70 triliun anggaran MBG karena serapan rendah.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat tiga kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% hingga akhir September 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved