Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia menilai persoalan tersebut terjadi karena lemahnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami meminta agar BGN memperbaiki SOP, sekaligus mengawasi implementasi SOP di berbagai SPPG yang ada," ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9).
Menurut informasi dari Dinas Kesehatan, sejumlah SPPG di Jakarta tidak menjalankan SOP dengan baik. Misalnya, tempat cuci peralatan makan yang tidak higienis.
“Ditemukan SPPG yang tidak memiliki alat penangkap serangga. Akibatnya banyak serangga atau lalat berkeliaran di area tersebut. Bahkan, ada penyiapan makanan program MBG yang dilakukan di lantai,” jelasnya.
Charles menduga kasus keracunan yang muncul di berbagai daerah disebabkan karena SOP tidak dijalankan dengan benar. Untuk itu, ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mencoba pola baru dalam penyediaan MBG, misalnya dengan melibatkan kantin atau dapur sekolah.
“Dengan begitu, makanan yang disiapkan tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum dihidangkan,” katanya.
Charles menjelaskan, rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan sejak pukul 23.00, kemudian dimasak pukul 04.00, dibungkus pukul 07.00, dan baru disajikan kepada siswa sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 siang.
“Jeda waktunya cukup panjang, sehingga risiko kontaminasi bakteri dan lainnya sangat tinggi,” ujarnya.
Selain opsi kantin sekolah, ia juga mengusulkan mekanisme lain, yakni pemberian dana langsung kepada orangtua siswa agar bisa menyiapkan makanan bergizi sendiri untuk anak-anak mereka
“Bahkan ada opsi memberikan uang kepada orangtua murid, sehingga mereka bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” kata dia. (P-4)
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab penuh. Ia juga menyebut faktor perilaku, seperti tidak mencuci tangan sebelum makan, bisa ikut berpengaruh.
KASUS dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Desa Cibeber, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menimpa 11 orang balita.
KASUS keracunan program makan bergizi gratis ( MBG) masih terus berlanjut di sejumlah daerah Jawa Tengah.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak awal telah mendesak agar seluruh SPPG dihentikan sementara, bukan hanya yang bermasalah secara terbuka.
BADAN Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksaanaan program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Padang, Sumatra Barat, mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab penuh sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved