Dorong Penguatan Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak di Tanah Air

UPAYA untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak harus mendapat dukungan semua pihak dalam merealisasikannya. 

"Langkah membangun sistem perlindungan yang baik bagi semua warga negara memerlukan dukungan penuh semua pihak terkait. Dorongan untuk memperkuat kelembagaan sistem perlindungan perempuan dan anak harus segera didukung dengan langkah-langkah nyata," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/7). 

Pelaksana Harian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam siaran persnya, Sabtu (12/7), mendorong penguatan kelembagaan dalam perlindungan perempuan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Gerakan Antikekerasan terhadap Perempuan dan Anak Harus Segera Direalisasikan

Selain itu, tambah dia, harus dipercepat  pembentukan Direktorat Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tingkat kewilayahan, untuk mendukung penegakan hukum kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan. 

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sejak Januari-Juli 2025 terdapat 14.385 kasus kekerasan di Indonesia. Korban kekerasan tercatat 62,5% merupakan anak-anak dan 37,5% dewasa.

Dari jumlah kasus tersebut 80,7% korban kekerasan tersebut merupakan perempuan dan 19,3% lainnya laki-laki.

Baca juga :  Pembangunan SDM Berkualitas Harus Mampu Direalisasikan dengan Langkah Nyata

Menurut Lestari, selain dukungan dalam bentuk kebijakan, efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak sangat membutuhkan political will dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. 

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai dorongan dari Kantor Menkopolkam itu harus menjadi perhatian serius dari pihak-pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. 

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, dibutuhkan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, terkait pentingnya merealisasikan sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara. 

Apalagi, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perlindungan terhadap setiap warga negara adalah bagian dari amanah konstitusi kita. 

Rerie sangat berharap, langkah-langkah mewujudkan perlindungan perempuan dan anak yang baik dapat terus dilakukan, demi merealisasikan lahirnya sumber daya nasional (SDM) yang sehat dan berdaya saing di Tanah Air. (I-3)