Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
KANTOR Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Mekah menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Abdul Fattah Mashat, Sabtu (28/6). Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi menilai kunjungan ini sebagai peristiwa bersejarah dan penuh makna.
“Kunjungan ini pertama kali dilakukan pejabat tinggi Kementerian Haji ke kantor misi Indonesia di Mekah. Ini menunjukkan perhatian, kepercayaan, dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap misi haji Indonesia, yang merupakan misi terbesar di dunia,” terang Muchlis M Hanafi dalam keterangannya.
Wamenhaj Saudi hadir di kantor Daker Mekah didampingi Asisten Deputi Bidang Operasional Haji Eyad Rahbini bersama Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji Badr al-Sulami.
Selain Ketua PPIH Arab Saudi, ikut menyambut kehadiran mereka antara lain Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Mekah Ali Mahzumi, serta para Kepala Bidang Layanan dan Kepala Sektor di wilayah Daker Mekah.
Mewakili PPIH, Muchlis M Hanafi menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas keberhasilan Kerajaan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji 1446 H/2025 M, di tengah tantangan global dan regional. Indonesia merasa bangga menjadi bagian dari sukses besar ini, dengan kontribusi hampir 16% dari total jemaah haji luar negeri.
“Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua negara, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia,” jelasnya.
Muchlis menjelaskan, Indonesia tahun ini juga menghadapi fase baru dalam penyelenggaraan haji dengan diterapkannya sistem pelayanan berbasis syarikah. Sistem itu untuk pertama kalinya melibatkan delapan syarikah berbeda.
Perubahan skema layanan dari yang berbasis kloter menjadi berbasis syarikah membawa tantangan baru. Terutama dalam hal penyesuaian sistem data dan manajemen operasional.
“Namun demikian, semua tantangan tersebut berhasil diatasi berkat dukungan penuh dan arahan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” paparnya.
Ketua PPIH juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah catatan melalui nota diplomatik Dubes Saudi di Jakarta, khususnya terkait penginputan data awal jamaah dalam program isti’dād musbaq dan kesiapan aspek kesehatan.
Catatan tersebut telah ditindaklanjuti secara serius sejak awal kedatangan jemaah haji ke Tanah Suci. Berbagai perbaikan dilakukan di bawah supervisi langsung dari otoritas Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji.
Muchlis M Hanafi menilai secara umum pelayanan syarikah berjalan dengan baik. Dinamika yang terjadi di lapangan akan menjadi catatan perbaikan menuju sistem layanan haji yang lebih modern dan terintegrasi.
Menurutnya, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. “Kunjungan ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi tonggak penguatan kerja sama yang lebih erat dalam melayani para tamu Allah,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Muchlis Hanafi juga menyinggung hubungan historis keilmuan antara Indonesia dan Mekah. Ia menyampaikan bahwa banyak ulama dan guru besar Indonesia pada masa lalu yang menuntut ilmu di Masjidil Haram dan berguru kepada para ulama Mekkah, termasuk kepada Syaikh Hasan Mashat.
“Jika benar Yang Mulia Dr Abdul Fattah memiliki hubungan dengan keluarga besar ulama tersebut, maka hari ini kami merasa seakan sedang menyambut salah satu dari keturunan atau keluarga guru-guru dan ulama kami sendiri,” ungkapnya. Ternyata benar, Syeikh Hasan Mashat adalah paman Wamenhaj Saudi Abdul Fattah Mashat. (H-3)
AKTRIS Kimberly Ryder tidak jadi berangkat haji tahun ini lantaran visa haji furoda tidak terbit. Ia mengaku stres. Begini cara menghadapi stres
KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai menteri yang akan mengurus haji dan umrah yang akan datang harus menyadari terkait dengan urgensi persoalan integritas
Gus Irfan menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto–Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Dengan status kementerian, Indonesia bisa melakukan diplomasi langsung dengan Pemerintah Arab Saudi terkait kuota dan fasilitas, tanpa harus melalui Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah tepat untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, mengatakan bahwa perubahan Badan Penyelenggara Ibadah (BP) Haji yang dilebur menjadi Kementerian Haji dan Umrah akan mempermudah koordinasi.
SELURUH sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji kini melebur menjadi kementerian ibadah haji dan umrah. Sebelumnya haji dan umrah ada di Kementerian Agama
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved