KPAI Minta Siswa Dikirim ke ke Barak Militer Dihentikan

WAKIL Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara program mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Sebab, program itu berpotensi melanggar hak anak.

“Program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” kata Jasra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (26/5).

Jasra mengatakan desakan penghentian sementara program tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPAI. Khususnya terkait labeling 'anak nakal' yang disematkan bagi siswa yang dikirim ke barak.

Baca juga : 273 Siswa 'Nakal' Lulus Pembinaan di Barak Militer Besok, Dedi Mulyadi Minta KPAI Tunaikan Tugas

“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi,” sambungnya.

KPAI juga merekomendasikan agar sarana dan prasarana untuk pendidikan anak di barak militer diperbaiki. Pelatih siswa di barak militer juga harus dievaluasi oleh Dedi dan jajaran agar tak melatih dengan perspektif militeristik.

“Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya,” ujar Jasra.

Baca juga : Baju Loreng di Ruang Belajar

Dia mengatakan upaya mendidik anak tak bisa dilakukan dengan pendekatan militeristik. Tetapi harus dilakukan dengan upaya yang komunikatif.

“Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak,” ucap dia.

Ia berharap kedisiplinan anak yang telah lulus pendidikan di barak militer tak hanya terjadi sesaat setelah mereka pulang pendidikan.

"Dari video-video yang ada, anaknya sudah patuh, anaknya tidak bolos sekolah, dan sebagainya. Nah harapannya seperti itu. Tapi apakah itu tetap bertahan? Nah ini yang tentu yang menjadikan tangan kita ke depan,” ucap Jasra. (H-4)