Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Tak Kaburkan Sejarah dalam Penulisan Versi Terbaru

KETUA DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan pemerintah agar tidak mengaburkan fakta dalam penulisan ulang sejarah nasional yang direncanakan rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

"Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, kemudian tidak meluruskan sejarah," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (20/5).

Puan menjelaskan bahwa Komisi X DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat umum untuk menyerap masukan dari masyarakat, khususnya dari kalangan sejarawan. Komisi tersebut juga akan meminta penjelasan langsung dari pemerintah terkait proses dan isi penulisan sejarah versi terbaru tersebut.

Baca juga : Tutup Sidang Forum Parlemen OKI, Puan Serukan Dunia Islam Bersatu Hadapi Krisis Global

Ia menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai sejarah sebagai identitas bangsa. "Jadi 'jas merah' jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit," kata dia.

Menurutnya, penulisan ulang sejarah ini harus menjadi momentum untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa Indonesia berdiri atas dasar perjuangan para pahlawan, melalui proses yang tidak mudah dan penuh pengorbanan.

"Pahit dan getirnya, berhasil baiknya, itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi," katanya.

Baca juga : Puan Garansi Pembahasan Revisi UU Pemilu dan Revisi KUHAP di DPR tidak Dikebut

Puan juga mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam menyusun versi terbaru sejarah tersebut. Ia menilai penulisan sejarah harus dilakukan secara hati-hati, agar tidak terjadi distorsi makna maupun fakta.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa proyek penulisan sejarah versi terbaru ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025. Proyek tersebut dikerjakan oleh lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Menurut Fadli, proses pembaruan mencakup revisi, penambahan, hingga pelurusan fakta sejarah berdasarkan hasil kajian para ahli serta literatur sejarah yang sudah ada.

“Kami akan update dan menambah beberapa jilid tentu mendasarkan kepada buku-buku yang sudah ada," kata dia. (Ant/P-4)