Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut menginstruksikan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk berkolaborasi menangani masalah hutan. Kolaborasi ini dapat dilakukan bersama institusi pendidikan dan akademisi.
"Perubahan (penanganan di hutan) ini harus bersifat struktural kebijakan. Sehingga persolaan di sektor kehutanan dapat kita urai, persoalan seperti benang kusut harus kita urai bersama," kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melalui keterangan tertulis, Kamis (15/5).
Hal itu disampaikan Raja Juli saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Sulawesi Selatan. Dia didampingi oleh Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar dan Kepala BP2SDM Indra Exploitasia.
Raja Juli mengatakan masalah kehutanan sejatinya kompleks, seperti konflik teritorial dan bersinggungan dengan masyarakat adat. Dia bersama jajarannya berkomitmen menangani hal itu.
"Terkait kewajiban pemerintah dalam hal ini saya sebagai Menhut, sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden Prabowo mengurus tata kelola kehutanan bersama Pak Wamen dan semua dirjen, eselon satu, dan dua sampai ke UPT (unit pelaksana teknis) yang tersebar," ujarnya.
Raja Juli juga mengingatkan bahwa hutan bukan sebuah warisan, melainkan titipan untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, hutan harus dijaga penuh.
"Dalam refleksi singkat saya selama enam bulan menjabat sebagai Menteri Kehutanan, saya menganggap hutan bukan warisan orangtua kita, tapi hutan adalah titipan dari generasi yang akan datang," pungkasnya. (Fah/P-2)
Proses kedatangan Panda hingga akhirnya lahir bayi Panda di Indonesia bukan hal yang singkat, namun melewati 3 kepemimpinan Presiden Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melibatkan TNI dan Polri untuk investigasi perusahaan penyebab bencana Sumatra.
Kawasan itu juga bersinggungan dengan sejumlah perizinan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, PBPH Restorasi Ekosistem, HGU sawit, dan IUP tambang.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa pihaknya masih tengah menyelidiki asal-usul dan status gelondongan kayu yang terbawa banjir.
Legislator PDIP Alex Indra Lukman mencecar Menhut Raja Juli Antoni terkait banjir Sumatra, mendesak pemerintah membuka data tambang ilegal yang diduga menjadi pemicu utama kerusakan hutan
Data dari BPBD Agam, sebanyak 85 korban sudah ditemukan dampak banjir bandang, tanah longsor dan banjir melanda Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Malalak, dan lainnya.
Barita menjelaskan penyidikan terhadap perusahaan itu mengacu pada 3 faktor: ada izin usaha dan sesuai dengan perizinan, ada izin tetapi praktik usaha tidak sesuai perizinan
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Kementerian Kehutanan menyampaikan klarifikasi terkait kehadiran penyidik Kejaksaan Agung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, pada Rabu (7/1) siang.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan bahwa kayu-kayu besar yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya,
Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera mengeluarkan kebijakan terkait pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir bandang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung capaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved