Masalah Sampah Harus Selesai 100% pada 2029

MENTERI Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa persoalan pengelolaan sampah harus benar-benar tuntas pada akhir masa pemerintahan ini.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Hanif saat melakukan kunjungan kerja ke tiga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan satu Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, serta Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kunjungan itu, Hanif didampingi oleh Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Ade Palguna Ruteka, serta Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Sigit Reliantoro, bersama jajaran pemerintah daerah masing-masing.

Baca juga : Lalai Kebersihan Sungai Pengaruhi Kualitas Sumber Air

“Presiden Prabowo Subianto, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, telah menargetkan penyelesaian 100 persen masalah sampah pada tahun 2029,” ujar Hanif dalam keterangan resmi, Senin (21/4).

Untuk menindaklanjuti target pemerintah dalam menyelesaikan 50 persen permasalahan sampah nasional pada tahun 2025, Menteri Hanif semakin gencar melakukan kunjungan lapangan. Tujuannya adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi daerah sekaligus menggali potensi kolaborasi multipihak demi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Rangkaian kunjungan dimulai di Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) di Desa Wlahar, Kabupaten Banyumas. Di sana, Hanif memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, atas keberaniannya mengkomersialkan pengelolaan sampah melalui pendekatan berbasis bisnis.

Baca juga : Gubernur Koster Serukan Desa Lestari Tanpa Sampah Plastik, Siapkan Insentif bagi yang Sukses Kelola Sampah Berbasis Sumber

“Penanganan sampah di Banyumas memiliki pendekatan yang berbeda. Dengan integrasi sistem bisnis, mereka hampir menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh. Dalam skala 1 sampai 100, Banyumas sudah mencapai angka 70–80. Ini patut menjadi contoh bagi daerah-daerah lain,” tuturnya.

TPA BLE Banyumas menerapkan konsep zero waste to landfill, ekonomi sirkular, serta waste to energy. Tempat ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 75 ton sampah per hari. Sampah dipilah menjadi tiga kategori: organik, anorganik, dan residu. Inovasi lainnya mencakup pemanfaatan residu dan sampah plastik untuk dijadikan paving block serta genting industri, menjadikan limbah sebagai sumber daya yang bernilai.

Konversi Sampah jadi Gas

Kunjungan dilanjutkan ke TPA Kaligending di Kabupaten Kebumen, di mana Menteri Hanif mengapresiasi inovasi konversi sampah menjadi gas metana dan Refuse Derived Fuel (RDF). Ia juga berdialog dengan warga dan mengajak semua elemen masyarakat turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sampah.

Baca juga : Jumlah Sampah Sehari Capai 8 Ribu Ton, Rano Karno: Jakarta Butuh 4 RDF Plant

“Inovasi seperti ini tidak lepas dari peran penting kepala daerah yang memegang tanggung jawab langsung dalam pengelolaan sampah di wilayahnya,” tambahnya.

Masih di wilayah Kebumen, Menteri Hanif juga menyambangi TPS3R Berkah yang terletak di Kelurahan Panjer. Tempat ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat. Keunikannya, warga dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan cara menabung di TPS3R tersebut.

Selain itu, retribusi pengelolaan sampah sebesar Rp 5.000 per bulan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023.

Baca juga : Rano Karno: HSPN Momentum Kolaborasi Cari Solusi Masalah Sampah di Jakarta

TPS3R Berkah mengelola sekitar 915 kg sampah setiap hari, yang terdiri dari 85 kg sampah organik basah, 25 kg organik kering, 43 kg nonorganik, dan 762 kg residu. Untuk pengelolaan sampah organik, tempat ini mengandalkan budidaya maggot serta produksi kompos.

Kunjungan lapangan ditutup di TPA Kulon Progo, di mana Hanif berdialog langsung dengan warga serta aparat daerah. Ia menegaskan bahwa keberadaan TPA tidak dilarang selama dikelola dengan benar.

“Yang dilarang adalah praktik open dumping. Semua TPA harus dikelola secara terkontrol sesuai ketentuan perundangan lingkungan agar tidak mencemari lingkungan,” tegasnya.

Penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat, sektor swasta, dan komunitas untuk terus menjalin kolaborasi dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. (H-3)