Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah menegaskan sikapnya terhadap fatwa jihad melawan Israel yang dikeluarkan oleh beberapa ulama internasional. Dalam wawancara daring pada Kamis (10/04), Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni pun menyampaikan pandangan Persyarikatan terkait isu ini.
Dalam siaran pers, menurut Syafiq, Muhammadiyah pada dasarnya mendukung fatwa jihad tersebut karena jihad merupakan jalan perjuangan yang sejalan dengan dakwah amar makruf nahi mungkar. Namun, ia menekankan bahwa jihad tidak selalu identik dengan peperangan.
“Jihad bisa dimaknai dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan,” ujarnya, Kamis (10/4).
Dalam konteks konflik Israel-Palestina saat ini, Muhammadiyah memandang jihad sebagai upaya memberdayakan rakyat Palestina, menyerukan simpati global, serta mempromosikan pembebasan dan kedaulatan Palestina.
“Kami menyerukan dunia untuk melawan zionisme,” tambahnya, menegaskan perbedaan pendekatan Muhammadiyah dengan definisi jihad yang kerap diartikan sebagai perjuangan bersenjata dalam fatwa internasional.
Langkah konkret Muhammadiyah dalam menyikapi situasi di Palestina, kata Syafiq, adalah mendorong Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan segala potensi diplomasi guna memengaruhi negara-negara di dunia.
“Kami menyerukan penghapusan penjajahan, okupasi, dan segala bentuk kedzaliman di muka bumi,” tegasnya.
Selain itu, Muhammadiyah mengajak lembaga-lembaga multilateral untuk mengutamakan nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik atau ekonomi. Sebagai organisasi yang dikenal aktif dalam aksi kemanusiaan, Muhammadiyah memilih untuk memprioritaskan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk jihad nyata.
Syafiq menjelaskan bahwa otoritas untuk menyatakan perang ada di tangan negara, sementara Muhammadiyah mengambil peran dalam perjuangan kemanusiaan.
“Bantuan kemanusiaan adalah satu bentuk jihad yang kami lakukan,” ungkapnya, merujuk pada sejarah panjang Muhammadiyah dalam membantu korban konflik, termasuk di Palestina.
Terkait dampak fatwa jihad internasional terhadap hubungan antaragama, Syafiq optimistis bahwa perjuangan Palestina justru mendapat dukungan luas, termasuk dari komunitas lintas iman.
“Saya yakin masyarakat dunia, termasuk Kristen dan sebagian Yahudi seperti kelompok Yahudi Ortodoks non-Zionis, semakin kuat mendukung rakyat Palestina,” katanya. Ia menilai fatwa tersebut tidak serta-merta merusak harmoni antaragama, melainkan memperkuat solidaritas kemanusiaan.
Meski demikian, Muhammadiyah tidak berencana mengeluarkan fatwa tandingan. Menurut Syafiq, pernyataan sikap resmi dan aksi kemanusiaan yang telah dilakukan selama ini sudah cukup mewakili jihad ala Muhammadiyah. “Itu lebih kuat daripada sekadar fatwa verbal,” pungkasnya.
Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk mendukung Palestina melalui jalur dakwah, pendidikan, dan kemanusiaan, sekaligus menjaga nilai-nilai perdamaian dalam hubungan antarumat beragama. (H-2)
Seruan tentang jihad melawan Israel, termasuk memboikot produk perusahaan dari negara-negara yang diduga mendukung Israel, menuai beragam respons dari sejumlah otoritas dunia Islam.
ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan.
MILITER Israel mengumumkan bahwa bantuan akan mulai dikirim melalui udara ke Gaza, atas permintaan dari negara tetangga, Yordania.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebut pengiriman bantuan melalui udara tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved