Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
BADAN Gizi Nasional (BGN) mengatakan, satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) khususnya di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) akan mulai beroperasi pada April atau usai Lebaran 2025.
"April setelah Lebaran sudah bisa beroperasi," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.
Hal ini disampaikannya usai meninjau lokasi SPPG yang akan menjadi mitra BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah yang masuk dalam daerah 3T tersebut.
Tigor mengatakan pihaknya berusaha secepat mungkin untuk mengoperasikan SPPG tersebut, dengan mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung untuk program tersebut.
Secara umum ujar dia BGN setuju dan siap membantu SPPG Yang dikelola oleh Yayasan Titian Harapan tersebut yang nantinya akan memasak untuk 1.200 anak sekolah di Kecamatan Mollo Barat itu.
Sementara itu Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah NTT, NTB, Bali, Maluku dan Maluku Utara Florencio Mario Vieira mengatakan bahwa saat ini sudah ada 17 titik SPPG yang beroperasi di NTT dengan jumlah murid yang menikmati diperkirakan mencapai 45an ribu murid di seluruh NTT.
"Minggu depan nanti akan ada dua lagi yang akan beroperasi di Flores," ujar dia.
Mario menambahkan bahwa dengan adanya MBG di desa tersebut sudah pasti akan meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat. Karena setiap hari dapur SPPG harus menyiapkan sayur, telur, serta daging. Tentunya semuanya diambil dari masyarakat di desa tersebut. (Ant/H-3)
BUPATI Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, meresmikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nahda Resto di Wonosari, Klaten, Senin (19/5).
Peristiwa keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan dinas kesehatan menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Bogor.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, sudah dilakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 3.506.941 penerima manfaat.
KPK menemukan adanya SPPG yang lokasinya tidak strategis, dalam spesifikasi pelaksanaan program itu.
Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Program MBG ini diharapkan bisa dinikmati hingga warga di pelosok Kabupaten Bogor.
Sebanyak enam dapur yang sudah beroperasi mampu memenuhi kebutuhan MBG sebanyak 14.098 pelajar.
Pengamat menyebut sekolah gratis dan pemenuhan gizi yang baik lewat MBG sama-sama hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Mantan Wali Kota Solo FX Rudy mengusulkan anggaran makan bergizi gratis atau MBG dialihkan untuk membiayai sekolah dasar gratis. JPPI menilai usulan itu konkret
GP Ansor mengapresiasi peluncuran seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren oleh Cak Imin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved