Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di sejumlah kabupaten/kota segera beroperasi. SPPG Kota Banjarbaru diresmikan dan siap melayani 13 sekolah dengan jumlah siswa 3.106 siswa.
"Pembangunan dapur MBG ini merupakan bentuk kontribusi Polda Kalsel dalam pembangunan bangsa menuju cita-cita besar Indonesia emas 2045 mendatang. Indonesia memerlukan SDM yang cerdas dan unggul untuk menghadapi tantangan global," kata Kapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, saat meresmikan SPPG Polda Kalsel di Banjarbaru, Kamis (17/7).
SPPG Banjarbaru dibangun di atas lahan 1.250 m2 milik Polda Kalsel yang berdekatan dengan Markas Polresta Banjarbaru. "Mulai dibangun April lalu dan kini sudah siap beroperasi tinggal menunggu koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN)," tambah Yuda.
SPPG Polda Kalsel Banjarbaru dilengkapi fasilitas modern sesuai persyaratan penyediaan makanan bergizi seperti dapur dan peralatan masak, 47 orang relawan MBG serta dua unit mobil untuk pengantaran makanan ke sekolah-sekolah. SPPG Banjarbaru akan melayani 13 sekolah mulai tingkat PAUD hingga SMA, dengan jumlah siswa penerima manfaat sebanyak 3.106 siswa.
Selain SPPG Banjarbaru, saat ini sudah terbangun tiga SPPG lain yang dalam waktu dekat siap beroperasi yaitu SPPG Tabalong, SPPG Tanah Bumbu dan SPPG Tapin. Kemudian ada sejumlah Polres di Kalsel yang dalam proses pembangunan SPPG yaitu Tanah Laut, Banjar dan Kotabaru.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby memberikan apresiasi atas pembangunan SPPG Polda Kalsel di wilayahnya. "Kita harapkan ini dapat berkontribusi dalam mensukseskan program MBG yang dicanangkan pemerintah dan mewujudkan SDM yang cerdas melalui MBG," ujarnya.
Peresmian dapur MBG Banjarbaru ini ditandai peninjauan dapur dan fasilitas SPPG oleh Kapolda dan Walikota Banjarbaru dan undangan lainnya. (E-2)
Skema insentif dalam Program MBG tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi mitra SPPG, tetapi juga disertai mekanisme kontrol ketat. Berlaku no service, no pay.
Salah satu penyebab utama penghentian sementara operasional tersebut adalah belum terpenuhinya standar laik higiene sanitasi (SLHS).
BGN menghentikan sementara 1.256 SPPG di Indonesia Timur mulai 1 April 2026 karena belum memiliki SLHS dan IPAL. Ini alasannya.
ARUN berdiri di samping para mitra untuk memastikan bahwa tantangan birokrasi dan hambatan teknis tidak mematahkan semangat pengabdian mereka.
BGN menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada mitra yang terbukti melakukan mark up harga bahan baku, apalagi sampai menekan KaSPPG.
Kepala BGN Dadan Hindayana, mengatakan sudah menegur pria yang berjoget di sebuah SPPG sembari menunjukkan insentif sebesar Rp6 juta. Ia minta pria yang viral itu minta maaf ke publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved