Kemensos Matangkan Konsep Sekolah Rakyat, Siap Diluncurkan Juli 2025

PEMERINTAH semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (10/3) di lstana Merdeka Jakarta, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus lpul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, walikota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (11/3).

Baca juga : M Nuh: Sekolah Rakyat Tanamkan Tekad untuk Maju pada Anak-Anak Kurang Mampu

Gus Ipul menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.  

“Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap," ucap Gus Ipul.  

Menurut Gus lpul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

Baca juga : Mensos: Sekolah Rakyat Sudah Tersedia di Jatim, Jateng, dan Jabar

"Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," ucapnya.

Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.  

Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.  

Baca juga : Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Bangkitkan Masyarakat Miskin Melalui Sekolah Rakyat

Gus Ipul menekankan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.  

"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," ucap Gus Ipul.  

Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat tersebut merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.  

Baca juga : Kemensos Sosialisasikan Program MBG dan Sekolah Rakyat

“Ini kerja bersama, Kemensos tidak sendirian,” ujar Gus Ipul.  

Gus Ipul menyebutkan rekrutmen siswa dan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025, setelah mendapat persetujuan Presiden.  

“Jika semua berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu hingga dua bulan ke depan,” katanya.  

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (H-3)