Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan sekolah rakyat saat ini telah tersedia di Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar).
"Semalam saya koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, besok hari Rabu (diresmikan), Jawa Tengah, terus hari Kamisnya ke Jawa Barat," ungkap Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
Ipul membeberkan, sudah ada sekitar 50 sekolah rakyat yang akan berjalan tahun 2025. "Tapi semuanya mau kita laporkan dulu ke Presiden," ungkapnya.
Untuk kurikulum, Gus Ipul menuturkan nantinya akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sementara, untuk kebutuhan guru akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU. Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan Presiden," ujarnya.
Gus Ipul membeberkan sekolah rakyat akan tersedia untuk jenjang SD, SMP dan SMP. Adapun siswa sekolah rakyat juga akan termasuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2.
Desil 1 merupakan rumah tangga kelompok 10 persen terendah dan desil 2 adalah rumah tangga kelompok 10-20 persen terendah.
Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru, 2025-2026 atau sekitar Juli akan dimulai pembelajaran. (H-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat penyelesaian 37 Sekolah Rakyat Tahap Ib. Kementerian PU memastikan pada 31 Juli 2025 proses tersebut sudah rampung.
Anggaran Sekolah Rakyat per tahun seperti yang tertuang dalam rapat kerja (Raker) antara Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI pada 7 Juli 2025 lalu mencapai Rp1,19 triliun.
GUBERNUR Riau Abdul Wahid memberikan tanggapan positif terkait program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026 oleh pemerintah pusat.
Dinsos Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sedang menunggu dilakukannya survei lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ada dua lokasi yang diajukan pemerintah daerah setempat ke Kementerian Sosial.
KOORDINATOR Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan bahwa penyediaan tenaga pendidik atau guru Sekolah Rakyat perlu dipertanyakan.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mendorong sekolah rakyat menjangkau desa.
Adaptivitas tersebut diperlukan agar siswa bisa menggerakkan roda pemutus kemiskinan ketika mereka lulus, baik melalui bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Pemkab Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan miniatur program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved