Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SETARA Institute meluncurkan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) 2024 untuk menyambut kinerja kepemimpinan nasional baru. Peluncuran itu ditandai dengan pemberian penghargaan kepada 24 daerah yang dianggap peduli inklusi sosial.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan inklusi sosial adalah sebuah proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi, peluang dan sumber daya.
"Inklusi sosial telah menjadi mantra pembangunan yang diyakini dapat mendorong keadilan bagi semua, baik pada proses pembangunan maupun pada capaian, aspirasi pembagunan yang ditetapkan," kata Halili dalam keterangan yang diterima, Jumat (7/3).
Untuk mendukung agenda pembangunan inklusi sosial guna mencapaian visi Indonesia 2045, Setara Institute yang didukung oleh Kemitraan Pemerintah Indonesia-Australia melalui Program INKLUSI, melakukan studi dan pengukuran untuk menyediakan pengetahuan status pembangunan inklusi sosial di Indonesia. Hal itu didukung dengan instrumen monitoring, baseline, dan alat ukur kinerja bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam memastikan pengutamaan inklusi sosial sebagai kondisi yang hendak dicapai.
Halili menjelaskan penyusunan IISI ditujukan untuk mendorong dan mengawal adopsi inklusi sosial dalam perumusan perencanaan pembangunan, kebijakan daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sekaligus memastikan agenda pembangunan yang inklusif. Rencana itu juga dilakukan dengan memastikan keterpenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama dan kepercayaan, serta masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya.
Halili menjelaskan Studi IISI 2024 mencatat skor 3,2 untuk kondisi inklusi sosial pada tingkat nasional. Skor itu merupakan rata-rata seluruh variabel-indikator tersebut, menandakan kondisi inklusi sosial pada tingkat nasional berada pada status basic to improving.
"Status ini menggambarkan bahwa di tingkat nasional terdapat beberapa progresi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, tapi masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah," jelasnya.
Sebagai studi pengukuran pertama, Setara Institute mempelajari kondisi inklusi sosial di tingkat nasional dan mempelajari secara lebih detail kondisi inklusi di 22 kota dan 2 kabupaten.
Berikut skor IISI 24 daerah tersebut.
1. Kota Ambon: 3,3
2. Kota Balikpapan: 3,4
3. Kota Bandung: 3,6
4. Kota Bengkulu: 3,1
5. Kota Blitar: 3,2
6. Kota Denpasar: 3,6
7. Kota Gunungsitoli: 3,2
8. Jakarta Selatan: 3,6
9. Kota Kendari: 3,3
10. Kota Kupang: 3,5
11. Kota Makassar: 3,2
12. Kota Padang: 3,6
13.Kota Palangkaraya: 3,3
14. Kota Palembang: 3,2
15. Kota Parepare: 3,3
16. Kota Probolinggo: 3,4
17. Kota Samarinda: 3,2
18. Kota Semarang: 3,6
19. Kota Sorong: 3,2
20. Kota Tangerang: 3,4
21. Tanjungpinang: 3,2
22. Kota Ternate: 3,3
23. Kab. Probolinggo: 3,2
24. Lombok Timur: 3,2
Program TPBIS ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan peran dan fungsi perpustakaan.
Perencanaan pembangunan yang sedang dirancang oleh pemerintah daerah hasil Pilkada 2024, semestinya memastikan inklusi sosial sebagai variabel utama dan standar pembangunan daerah,
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020–2024 untuk membangun budaya literasi masyarakat.
Menurut data Setara Institute, masih banyak rumah ibadah kelompok minoritas yang belum bisa berdiri dengan alasan minoritas
Setara Institute merilis Indeks HAM 2025 yang menunjukkan penurunan skor nasional serta menjadikan kebebasan berekspresi sebagai indikator terburuk.
Setara Institute mendorong perusahaan sawit dan tambang menerapkan praktik bisnis bertanggung jawab berbasis HAM.
KETUA Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengatakan, rencana pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto bertentangan secara moral, juga melanggar ketentuan hukum.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai wacana reformasi Polri harus berjalan selaras dengan pembenahan lembaga penegak hukum dan sektor pertahanan lain.
DIREKTUR Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengomentari Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan yang diluncurkan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved