Indonesia Butuh 1.300 Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular dalam 10 Tahun ke Depan

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia masih kekurangan banyak dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular (BTKV). Menurutnya, kebutuhan dokter BTKV dalam 10 tahun mendatang mencapai 1.300. Sementara saat ini baru sekitar 270 dokter spesialis BTKV.

Sebagai informasi, bedah toraks kardiovaskular (BTKV) menangani pembedahan di area thoraks (dada) yaitu penyakit atau cedera dari kerongkongan, paru, jantung, mediastinum, serta pendukung organ-organ yang ada di thorax/dada seperti selaput jantung, selaput paru, dan diafragma.

“Kita udah hitung. Indonesia sampai 10 tahun ke depan butuh 1.300 (dokter) BTKV. Karena usia kan menua, yang sakit jantung banyak, yang tidak terdeteksi dan meninggal banyak,”  kata menkes saat menghadiri Konferensi Kerja Nasional Himpunan Bedah Toraks dan Kardiovaskular Indonesia (HBTKVI) di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta Selatan, Minggu (16/2).

Baca juga : Budi Gunadi Diminta Prabowo Tingkatkan Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat

Sementara itu baru ada sekitar 5 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program BTKV dengan 50 lulusan per tahun.

“Jadi kan kurangnya banyak sekali. Nah itu sebabnya kenapa kita mau bikin yang hospital based (Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis rumah sakit), untuk mempercepat center (BTKV),” ungkap menkes.

“Sebenarnya rumah sakit-rumah sakit kayak Sutomo, kan banyak ahli, itu belajarnya di Sutomo. Jadi hospital based-nya lebih banyak. Nanti Hasan Sadikin, Sarjito, bikin untuk lebih banyak lagi, bisa ciptain BTKV-BTKV,” paparnya.

Baca juga : Apakah Dokter Asing merupakan Solusi Mengatasi Masalah Kesehatan?

Budi mencontohkan saat ini pasien bisa antre 6-8 bulan untuk bypass jantung. Belum lagi sebaran rumah sakit yang bisa melakukan BTKV belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Waktu saya masuk (jadi menteri), saya ingat cuma (di) 8 atau 9 provinsi. Sekarang sudah naik 25 provinsi. Kita maunya 34. Jadi kalau misalnya orang serangan di Ambon, dulu gak bisa dikerjain, dia mesti diterbangin ke Makassar, Surabaya, atau ke Manado. Belum antreannya di sana udah ada,” kata menkes.

“Kemarin udah buka di Sorong. Saya mau buka di Jayapura, di Ambon, sehingga seluruh provinsi satu dulu. Idealnya satu provinsi kalau dia ada 15 kabupaten/kota, bisa tiga sampai lima. Tapi kita satu dulu aja, sekarang masih susah,” pungkasnya.(H-2)