KLH Siap Memulai Perdagangan Karbon Internasional

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) siap memulai perdagangan karbon internasional sebagai salah satu langkah penanganan perubahan iklim dan membuka peluang ekonomi baru untuk para pelaku usaha dan masyarakat.

''Dengan perdagangan karbon, kami mengajak pelaku usaha dan masyarakat untuk ikut serta dalam pengurangan emisi sambil memanfaatkan potensi ekonomi karbon yang ada,''  kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (14/1).
    
Dia menjelaskan bahwa peluncuran sistem perdagangan karbon itu memperlihatkan Indonesia semakin serius dalam mengatasi perubahan iklim. Melalui Peraturan Presiden No. 98/2021, pemerintah telah menetapkan mekanisme perdagangan karbon sebagai bagian dari nilai ekonomi karbon (NEK).

Mekanismenya sendiri akan dikelola oleh Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). SRN PPI bertujuan untuk memastikan setiap tahapan perdagangan karbon tercatat secara jelas dan transparan.

Baca juga : Menteri Lingkungan Hidup Lantik Pejabat Tinggi Pratama Capai Target Keberlanjutan

Selanjutnya, akan diterbitkan sertifikat pengurangan emisi melalui sistem ini disebut Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK). Sertifikat itu, jelasnya, menunjukkan bahwa suatu proyek telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca melalui proses yang telah terverifikasi, yaitu pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV).

Setiap sertifikat yang diterbitkan akan dicatat di SRN PPI dan dapat diakses oleh publik, menciptakan pasar karbon yang transparan. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, Bursa Karbon yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencatat transaksi karbon, baik di pasar domestik maupun internasional.

Dalam hal ini, tuturnya, setiap transaksi karbon yang terjadi di pasar karbon akan tercatat dan dipantau di dalam SRN PPI.

Baca juga : Bukan Kendaraan Biasa, Tiongkok Gunakan Karbon di Kereta

Perdagangan karbon internasional direncanakan dimulai pada 20 Januari 2025, dengan empat proyek besar yang sudah terdaftar, antara lain proyek-proyek pembangkit listrik berbahan bakar gas bumi dan minihidro yang dimiliki oleh PT PLN Indonesia Power dan Nusantara Power.

Proyek-proyek tersebut diharapkan akan menghasilkan pengurangan emisi yang dapat diperdagangkan dalam pasar karbon internasional.

''Perdagangan karbon internasional membuka kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam mengatasi perubahan iklim global, sekaligus meningkatkan perekonomian melalui mekanisme harga karbon,'' demikian Hanif Faisol Nurofiq. (S-1)