Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto akan membuat sekolah rakyat khusus untuk anak-anak dari kelompok keluarga tidak mampu. Sekolah rakyat itu akan seperti sekolah asrama (boarding school) sehingga gizi siswa dapat terjamin.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan wacana pembentukan sekolah rakyat (SR) ditujukan untuk anak-anak dari kalangan kurang mampu dan miskin ekstrem.
“Itu baru ide gagasan awal. Pak Prabowo ingin anak-anak terlantar tertangani. Orang-orang miskin tidak terabaikan, termasuk dalam pengelolaan rumah tangga,” katanya kepada awak media di Jakarta, Sabtu (11/1).
Cak Imin menjelaskan bahwa ide gagasan awal SR saat ini masih terus dikaji bersama oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait yang membidangi urusan sosial kemasyarakatan. Saat ditanya apakah akan diadopsi sistem asrama sekolah, ia menegaskan saat ini masih dalam pembahasan bersama Kementerian Sosial.
“Artinya yang paling pokok sebenarnya ada atau tidaknya asrama sekolah yang memungkinkan anak-anak terlantar bisa tertangani, karena itu kami memerintahkan kepada Menteri Sosial untuk mengkaji sekolah rakyat,” jelasnya.
Cak Imin mengatakan, program sekolah rakyat itu merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk membantu anak-anak terlantar yang luput dari pengasuhan keluarga.
“Dan itu ide positif agar tidak ada lagi pengasuhan yang salah di dalam pembinaan keluarga. Sehingga sekolah rakyat itu idenya adalah pengasuhan 24 jam yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua,” ujarnya.
Menurut Cak Imin, tidak semua anak-anak beruntung mendapatkan pengasuhan yang ideal dalam keluarga baik karena faktor kekuatan dan ekonomi maupun dampak bencana sosial.
“Karena (orang tua) keterbatasan kapasitas seseorang tua, keterbatasan ekonomi, jenis pekerjaan yang memprihatinkan sehingga pengasuhannya terlantar,” ucapnya.
Cak Imin berharap SR dapat menjadi alternatif baru di luar sistem pendidikan yang sudah ada saat ini, dan mampu mengoptimalisasi talenta anak-anak kurang mampu agar dapat berkembang secara baik.
“Intinya sebetulnya apakah asrama, apakah pengumpulan dalam satu pengasuhan, itu masih dikaji. Tapi sejauh ini perintah untuk tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak tepat dalam pengasuhan,” tandasnya. (J-2)
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan miniatur program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan.
GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menilai Sekolah Rakyat merupakan langkah paling rasional untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.
dalam upaya memberikan pendidikan gratis untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur.
KEMENTERIAN Sosial mulai menyiapkan penerimaan siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran baru 2026-2027.
Jawa Timur miliki Sekolah Rakyat terbanyak, sebanyak 26 Sekolah Rakyat telah beroperasi, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah SR terbanyak secara nasional.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved