Komisi IX Desak agar Aturan Turunan MBG Segera Dibuat

PROGRAM Makanan Bergizi Gratis (MBG) hari ini (6/1) mulai dilakukan. Komisi IX DPR RI pada hari yang sama juga melakukan rapat dengan Badan Gizi Nasional. Legislatif memberikan dukungan penuh terhadap program ini. 

“Komisi IX menyetujui pagu BGN sebanyak Rp 71 triliun di 2025. Ini adalah wujud dukungan jami untuk MBG,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Senin (6/1). 

Saat ini memang belum semua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) beroperasi. Ada 190 SPPG yang sudah berjalan. Edy menyatakan yang sudah beroperasi ini bisa menjadi tempat untuk evaluasi sebelum seluruh SPPG berjalan. Dia menyebut BGN sebagai lembaga baru membutuhkan masukan dari sistem yang dibuat. 

Baca juga : Terima Makan Bergizi Gratis, Ketua Yayasan SMP Islam Nurul Qur'an: Ringankan Pengeluaran

Yang lebih penting adalah adanya aturan dan petunjuk teknis untuk menjalankan MBG. “BGN ini akan melibatkan banyak stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” ucap Politisi PDI perjuangan ini. 

Tujuannya, menurut Edy, agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur. Potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membuat program ini terhambat. 

“Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” imbuhnya. 

Baca juga : Program Makan Bergizi Gratis di Makassar Dimulai, Songsong Generasi Sehat

Legiselator dari Dapil Jawa Tengah III ini juga minta agar 5000 SPPG ini segera dibentuk. BGN memang menargetkan pada tahun ini ada 5.000 SPPG. Ada sebagian SPPG yang merupakan dapur sehat telah ditinjau oleh BGN dan dinyatakan layak. 

Untuk yang seperti ini, Edy mendorong agar SPPG itu segera mendapatkan dukungan dari mitra. Ini bertujuan agar MBG bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. “Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil,” ujarnya. 

Edy menyatakan niat ini sudah jadi kesepakatan saat rapat dengan BGN. Tidak sampai di sini, Komisi IX juga akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap dapilnya. Ini bertujuan agar legiselator tahu kesiapan makan MBG ini. Termasuk terkait kualitas makanan dan kehigienisan dapur. 

Baca juga : Wamendukbangga: Makan Bergizi Gratis Dukung Wujudkan Generasi Unggul Indonesia

Edy menyadari belum semua SPPG siap beroperasi. Dia meyakini hal ini adalah masalah waktu. “Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” ucapnya. 

Yang dikhawatirkan adalah soal kualitas makanan yang disajikan dari SPPG, Namun, adanya ahli gizi di setiap SPPG menurutnya akan membuat makanan yang dihasilkan sesuai pemenuhan gizi dan kebersihannya. “Satu SPPG itu ada kepala, keuangan, dan ahli gizi. Selain itu ada 47 orang dari warga sekitar yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan,” tuturnya. 

Edy menegaskan bahwa saat ini SPPG yang memasak langsung makanan. Sehingga tidak ada katering di luar itu yang terlibat. “Inilah yang saya yakini bahwa makanan yang digunakan akan terstandar dan jatah Rp 10.000 bisa terpenuhi,” ujarnya. (S-1)