PGRI: Ujian Nasional Petakan Kualitas Pendidikan di Indonesia

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) menyetujui rencana penerapan kembali ujian nasional (UN). Dengan catatan, UN betul-betul dilaksanakan untuk melakukan pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia dan bukan satu-satunya syarat kelulusan.

Sekretaris Jenderal PB PGRI Dudung Abdul Qodir memaparkan, berdasarkan kajian PGRI, ujian nasional dapat memotret tiga hal. Pertama adalah memotret kompetensi peserta didik secara akademis.

“Akademis dapat dinilai dari evaluasi baik harian, hingga semester. Sebagai profil kelulusan, mereka (peserta didik) harus dilihat peningkatan dan pengembangan kompetensinya, salah satunya melalui ujian nasional yang merupakan profil dari siswa itu sendiri, sebagai sebuah kesuksesan dalam proses pembelajaran,” ujar Dudung kepada Media Indonesia, Rabu (1/1).

Baca juga : PGRI Harap Pemecahan Kemendikbud-Ristek Percepat Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional

Selain akademis, katanya, UN juga harus memotret peningkatan kompetensi non-akademis siswa, serta pengembangan karakter siswa.

Di samping itu PGRI berharap ada transformasi ujian nasional, mulai dari tahapan pembuatan soal, tata kelola, dan manajemen. Harapannya UN betul-betul memotret kualitas siswa, kualitas sekolah, dan pemetaan untuk pemerintah daerah mengambil kebijakan.

“Format ini yang harus dikaji sedemikian rupa oleh para ahli sehingga menghasilkan ujian nasional yang effortless action dan effortless result. Artinya bagaimana membangun ujian nasional yang membangun kesadaran moral di dalam meraih prestasi tetapi dengan cara-cara yang membahagiakan,” kata Dudung.

Baca juga : Abdul Mu'ti akan Kaji Ulang Kurikulum Merdeka Belajar hingga UN

Jika suasana dan pelaksanaannya dapat menggembirakan siswa dan orangtua, lanjutnya, ujian nasional akan menjadi sebuah potret kebahagiaan semua komponen pendidikan.

Di sisi lain, kata Dudung, UN juga akan mendorong motivasi belajar siswa, mendorong guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mendorong zona integritas sekolah.

“Yang bertugas untuk mendorong itu semua pemerintah melalui edukasi kepada guru, kepala sekolah, masyarakat, dan kepada komponen pendidikan sehingga melaksanakan ujian nasional dengan penuh kesadaran moral untuk membangun peradaban bangsa,” pungkasnya.

Baca juga : Perihal UN, Kemendikdasmen akan Umumkan sebelum Tahun Ajaran Baru 2025/2026

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut kajian terkait Ujian Nasional (UN) sudah selesai dilakukan. Namun terkait pelaksanaannya akan diumumkan sebelum tahun ajaran 2025/2026 dimulai.

Mendikdasmen juga memastikan pada 2025 mendatang tidak ada UN. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2025/2026 Kemendikdasmen akan menyelenggarakan ujian yang bentuk dan namanya akan diumumkan kemudian.

"Jadi sebelum mulai tahun pelajaran 2025/2026 sudah kami umumkan. Tetap akan ada yang namanya evaluasi. Itu amanat Undang-Undang Sisdiknas. Nanti bentuknya seperti apa, namanya apa, tunggu saja pengumuman resmi. Tapi kajian kami menyangkut ini sudah selesai," ujarnya dalam Taklimat Media Akhir Tahun 2024 di Kantor Kemendikdasmen, Selasa (31/12).

Baca juga : Pendidikan Usia Dini Bantu Anak Dapatkan Pengalaman Belajar

Menurut Mu’ti, pembahasan soal penamaan dilakukan mengingat evaluasi pembelajaran di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan nama.

“Dulu kita pernah pakai istilah yang berbeda-beda. Awal sekali, zaman-zaman dulu itu kan ada namanya ujian penghabisan. Kemudian yang seusia saya ini mengalami EBTA dan EBTANAS. Kemudian ada ujian negara dan ujian sekolah,” kata Mu’ti.

Setelah itu ada UN yang menjadi penentu kelulusan dan UN yang tidak menjadi penentu kelusan, hingga asesmen nasional. (H-2)