Menteri Wihaji Kunjungi Bali Cek Keluarga Risiko Stunting

BERDASARKAN Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Bali pada  2023 sebesar 7,2%, turun 0,8poin dibanding tahun 2022 sebesar 8%. Sekaligus menjadi provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia. Sementara prevalensi stunting di Kabupaten Bangli  rerata berada di atas angka rerata Bali.

Salah satu kunci keberhasilan  yang membawa Bali, termasuk Bangli,  terdepan dalam penanganan stunting adalah gotong royong. Menteri
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN,  Wihaji memonitor pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asih Cegah Stunting (Genting) pada keluarga risiko stunting di Bali. 

Meski Bali terendah dalam kasus stunting, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli tetap menjadi lokus kunjungan menteri Wihaji, karena ditengarai Menteri masih ada satu dua anak balita stunting  yang belum termonitor.

Baca juga : Kemendukbangga/BKKBN Luncurkan Logo Baru Targetkan Lima Quickwin

"Kunjungan kami untuk memastikan (pelaksanaan) program (stunting di lapangan). Karena menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan satu generasi," ujar menteri Wihaji dalam kegiatan Kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Bersama Mitra Kerja Tahun 2024.

Kegiatan yang dihadiri Pj. Gubernur Bali dan pejabat pusat dan daerah terkait, menteri Wihaji mengatakan, dalam pelaksanaan program Genting tidak boleh ada satu balita maupun ibu hamil yang terindikasi stunting terlewatkan mendapat intervensi. 

"Bukan masalah jumlah, tapi perlu keadilan. Alhamdulilah, tokoh adat dan pejabat, termasuk seluruh bupati di Bali sepakat menjadi orang tua asuh dari salah satu anak asuh yang masuk dalam keluarga risiko stunting," urai menteri Wihaji.  

Baca juga : Praktik Baik Audit Kasus Stunting, Dampak Nyata Turunkan Prevalensi Stunting

Salah satu kunci keberhasilan  yang membawa Bali, termasuk Bangli,  terdepan dalam penanganan stunting adalah gotong royong. "Di Bangli bagus. Ditangani keroyokan, kerjasama gotong royong, saling bantu," ungkap menteri. 

Menteri Wihaji menegaskan negara tetap hadir menangani stunting, di antaranya melalui program Genting. "Tapi tidak semuanya bisa dicover oleh negara. Kita konsepnya pentahelix. Di negara-negara maju juga sama, pentahelix, kerjasama antar stakeholder. Yang tidak tercover negara, dibantu oleh orang tua asuh. Jangan sampai ada warga negara tidak disentuh," Wihaji menandaskan.

Ia juga mengemukakan bahwa dalam program Genting Kemendukbangga/BKKBN menyasar 1 juta anak asuh sepanjang waktu ke depan, sambil memonitor dan melakukan evaluasi. "Kami tetap berdasarkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kita presisikan dan disiplinkan. Presisi artinya tepat sasaran. Sangat rigid, alamat, nama, provinsinya di mana, diketahui melalui data yang ada," ujar Menteri. 

Baca juga : Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Pemberian ASI Ekslusif Jadi Program Mengatasi Stunting

Program Genting ini juga terinspirasi dari prinsip Tri Hita Karana yaitu falsafah hidup tradisional Bali yang mengajarkan agar manusia menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Ini juga mempengaruhi kesehatan masyarakat Bali dengan angka prevalensi stunting terendah di Indonesia.

Menteri Wihaji bersama rombongan juga mengunjungi secara langsung dua keluarga risiko stunting di desa tersebut. Dialog menteri berlangsung penuh kekeluargaan dengan keluarga  I Wayan Sariawan. Selanjutnya menteri juga mengunjungi keluarga I Komang Budiarta.

Sementara Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, yang menyambut baik kehadiran program Genting,  mengatakan persoalan stunting pada balita tidak hanya persoalan kesehatan, namun juga menyangkut ketidakadilan sosial bagi anak tersebut. Penyebabnya, asupan makanan yang kurang baik/bergizi akibat ketidakmampuan ekonomi dan pola asuh yang salah. "Hal ini menjadikan tumbuh kembang anak tersebut menjadi terhambat atau terganggu, sehingga masa depannya tidak kompetitif," ujar Mahendra. 

Menurut Mahendra, kondisi ini dapat pula dijadikan sebagai gambaran kualitas dari suatu keluarga. "Pada daerah yang banyak angka prevalensi stunting, memberikan gambaran kalau daerah tersebut masih banyak terdapat keluarga yang kualitas hidupnya kurang, tidak bahagia," ujarnya. 

"Sebagai komitmen kami dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali, Pemprov Bali telah melakukan tagging anggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 sebesar Rp71.805.752.144, dengan lokus intervensi stunting di semua kabupaten/kota se-Bali, dengan desa lokus intervensi sebanyak 166 desa," urai Mahendra. (H-2)