Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGARAN kesehatan tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp217,3 triliun atau mencapai 6% total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menjelaskan dari total anggaran itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengelola sekitar Rp129,8 triliun untuk mendukung program quick win Presiden Prabowo Subianto.
“Rinciannya, Rp105,6 triliun akan dikelola Kemenkes, sementara Rp24,2 triliun dialokasikan untuk pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk dana alokasi khusus fisik dan nonfisik,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).
Kemenkes menyatakan anggaran kesehatan 2025 akan digunakan untuk mendukung berbagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif. Selain itu untuk menyukseskan agenda transformasi kesehatan.
Program quick win Prabowo di bidang kesehatan yang dilaksanakan mulai 2025 antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus Tuberkulosis (TB), dan pembangunan rumah sakit daerah kelas D atau D pratama menjadi kelas C.
Program strategis Kemenkes lainnya adalah percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita, serta pengendalian penyakit menular seperti malaria dan AIDS.
Selain itu, anggaran kesehatan 2025 mencakup penguatan akses dan layanan kesehatan di seluruh daerah, seperti peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyediaan sarana dan prasarana, serta memperkuat kemandirian industri farmasi dalam negeri.
Untuk mendukung berbagai program strategis tersebut, kata Aji, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan distribusi SDM kesehatan yang lebih merata.
“Dengan adanya anggaran kesehatan yang lebih besar diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” ujar dia. (H-3)
Namun, setelah dilakukan sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, tunjangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Pengamat menyebut sekolah gratis dan pemenuhan gizi yang baik lewat MBG sama-sama hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 menjadi Undang-Undang (UU)
Presiden Prabowo menyiapkan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.621,3 triliun pada 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran atau APBN 2025.
Wamendikdasmen Atip Latipulhayat membeberkan tiga langkah pelaksanaan kebijakan di Kementerian Dikdasmen. Selain itu ada juga program quick win dari Presiden Prabowo Subianto.
KOORDINATOR Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebut peluncuran program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) masih belum ditentukan.
Menko PMK Pratikno mengatakan pemerintah akan melakukan kick off secepatnya untuk program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis.
Program ini akan memastikan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sejak dini, memperkuat peran keluarga dalam pengasuhan, serta memberdayakan kelompok lansia.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan tiga program kerja Kementerian Perdagangan menjadi bagian dari Quick Win Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved