Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) RI sedang mengusulkan pelibatan personel TNI sebagai petugas haji musim haji 2025 dalam upaya peningkatan layanan kepada jamaah haji asal Indonesia di Tanah Suci.
"Dalam rangka peningkatan layanan haji, petugas haji nantinya harus dikombinasikan dengan personel TNI," kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo HR Muhammad Syafi'i di Padang, Sabtu malam.
Ia mengatakan hal tersebut pada kegiatan peluncuran aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Wamenag Muhammad Syafi'i yang kerap disapa Romo tersebut, mengatakan wacana pelibatan unsur TNI sebagai petugas haji semata-mata untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji yang selama ini dinilai belum optimal, sebab masih banyak ditemukan petugas haji asal Indonesia yang tidak disiplin atau optimal dalam melayani jamaah haji.
"Itu petugas haji kumpul di sana merokok, kumpul di sini ketawa-ketawa sehingga jamaah tidak terlayani," kata dia mengkritik layanan yang dilakukan petugas ibadah haji sebelumnya.
Pihaknya mengharapkan usulan tersebut dapat memperbaiki layanan terhadap jamaah haji asal Indonesia agar semakin baik, sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang disampaikan jamaah usai menunaikan Rukun Islam kelima tersebut.
Pada kesempatan itu, mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 tersebut, mengatakan nantinya Kementerian Agama mengusulkan kuota 50 hingga 60 persen personel TNI menjadi petugas haji, sedangkan sisanya bisa diisi oleh perwakilan dari organisasi masyarakat dan lainnya.
"Nanti porsi TNI 50 hingga 60 persen dan tentu pangkatnya yang di bawah kapten," kata dia.
Kendati demikian, Romo menegaskan pelibatan unsur TNI sebagai petugas haji baru sebatas usulan sehingga akan ada tinjauan atau kajian mendalam dari berbagai pihak terkait. (Ant/H-2)
Kemenhaj memperkuat pengawasan melekat terhadap petugas haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) melarang keras kepala daerah merangkap sebagai petugas haji pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) melarang keras kepala daerah merangkap sebagai petugas haji pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Menhaj Mochamad Irfan Yusuf menegaskan proses seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat tahun 1447H/2026M akan berlangsung bersih, transparan,
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menghadirkan delapan formasi layanan untuk memperkuat penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026.
Kemenhaj menunda seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat bencana banjir dan longsor. Jadwal baru akan diumumkan setelah kondisi membaik.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah tengah menyiapkan pelaksanaan seleksi dan pelatihan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) untuk musim haji 2026.
KEMENAG minta masyarakat tidak mudah percaya informasi palsu atau hoaks seputar lowongan kerja (loker) atau seleksi petugas haji di media sosial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved