Kriminalisasi Guru Bertambah, PGRI Dorong RUU Perlindungan Guru

KRIMINALISASI terhadap para guru kini semakin bertambah dengan adanya kasus Marsono, seorang guru olahraga di SD Wonosobo yang dilaporkan ke polisi karena melerai siswa yang berkelahi. Seperti beredar di media sosial, Darsono dimintai uang sebesar Rp30 juta sebagai uang damai.  Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi menegaskan bahwa pihaknya akan meminta pemerintah untuk membuat RUU Perlindungan Guru.

"Saya habis rapat pleno PGRI dan telah memutuskan, untuk menugaskan LKBH pusat dan berkoordinasi dengan kabupaten untuk meminta kepada pemerintah, untuk membuat Undang-Undang Perlindungan Guru supaya guru tidak takut mengajar,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (29/10).

Baca juga : Sidang Perdana Guru Supriyani, JPU Hadirkan 8 Saksi

Sebelumnya kriminalisasi menimpa Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang dipenjara dan juga dimintai uang damai sebesar Rp50 juta oleh orangtua murid yang berprofesi sebagai polisi.

Unifah menegaskan bahwa PGRI menentang keras segala bentuk kekerasan baik itu yang terjadi kepada siswa maupun guru.

“Kita juga sebenarnya tidak setuju kekerasan baik anak dan guru. Kita pengen zona bebas kekerasan,” tegas Unifah.

Meskipun demikian, dengan semakin banyaknya kasus kriminalisasi terhadap para guru, PGRI meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata kepada guru melalui regulasi.

“Mengingat banyak guru dikriminalisasi. Banyak kasusnya kecil tapi membuat guru takut mengajar. Karena itu kami merasa perlu semuanya menghormati guru secara proporsional. Kami akan berkirim surat bahwa PGRI meminta pemerintah untuk membuat UU Perlindungan Guru,” tandasnya. (H-3)