Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan bahwa jika dibandingkan beberapa tahun terakhir, penyakit jantung merupakan penyakit katastropik dengan jumlah kasus dan biaya yang paling besar bila dibandingkan dengan penyakit katastropik lainnya.
Hal ini telah membuat biaya pelayanan kesehatan penyakit jantung pada 2023 mencapai 20.037.280 kasus dengan biaya Rp17,62 triliun.
“Masih ada sebagian masyarakat yang belum menempatkan gaya hidup sehat sebagai prioritas kebutuhan dasarnya. Gaya hidup ‘mager’ alias malas gerak, pola makan tidak seimbang, stres, kebiasaan merokok, dan faktor lainnya, menyebabkan adanya peningkatan kasus penyakit katastropik dari waktu ke waktu,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (24/9).
Baca juga : Peneliti UGM: Pembiayaan Penyakit Jantung Beban Tertinggi JKN-KIS
“Padahal penyakit-penyakit tersebut bisa dicegah dengan cara sederhana, seperti membiasakan olahraga ringan setiap hari secara konsiten, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup,” sambungnya.
Di sisi lain, dia menambahkan bahwa jangan lupa bahwa peningkatan jumlah pelayanan kesehatan juga dapat terjadi karena meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.
Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit berbiaya besar dan butuh waktu yang lama untuk pengobatannya. Kondisi dulu sebelum ada BPJS Kesehatan dan Program JKN, banyak orang yang menggadaikan atau bahkan menjual rumah, tanah, dan barang-barangnya untuk berobat, salah satunya saat ada orang yang terkena penyakit jantung.
Baca juga : Biaya Kesehatan Tinggi, BPJS Ajak Masyarakat Terapkan Hidup Sehat
“Bahkan karena takut mahalnya biaya berobat ke rumah sakit, tidak sedikit orang-orang yang memilih pengobatan alternatif, sementara kita tahu bahwa pengobatan alternatif itu banyak yang belum teruji secara klinis bisa mengobati penyakit tertentu,” ujar Rizzky.
Menurutnya, pada zaman dahulu tidak semua orang mampu mengakses layanan kesehatan untuk mengobati sakit jantung. Pada waktu itu, asuransi kesehatan dari pemerintah hanya meng-cover sekelompok masyarakat, seperti PNS, Polri, dan TNI saja. Masyarakat di luar kelompok itu, termasuk pekerja informal, tidak memiliki asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah.
“Pilihannya hanya mendaftar ke asuransi swasta, yang mana biasanya berbiaya mahal, cakupan manfaatnya terbatas, ada limit biayanya. Bahkan untuk mendaftar asuransi swasta, ada proses skrining dulu sebelum jadi pesertanya, sebab semakin besar risiko kesehatan seseorang, semakin besar pula premi asuransi swasta yang harus ia bayar,” tegasnya.
Untuk itu, kehadiran BPJS Kesehatan dan Program JKN juga terbukti telah membawa banyak dampak positif bagi masyarakat Indonesia, termasuk yang menderita penyakit jantung.
“Sekarang semua lapisan masyarakat, termasuk orang miskin atau tidak mampu yang menderita sakit jantung, bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya lagi,” pungkasnya. (H-2)
Dewi Rhomadi Ani tetap menjadi peserta JKN meski suaminya terkena PHK. Ia merasakan langsung manfaat BPJS Kesehatan.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan pihaknya memiliki berbagai strategi agar menurunkan atau menghilangkan potensi defisit JKN.
PBI JKN akan naik menjadi Rp57.250 per orang per bulan, dan alokasi subsidi iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Kelas III menjadi sebesar Rp4.200 per orang sebelumnya Rp7.000
Perpres 59/2024 menetapkan bahwa penyesuaian manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat diberlakukan pada 1 Juli 2025.
Saat sakit, sebagian orang mungkin langsung berpikir untuk pergi ke rumah sakit agar segera ditangani oleh dokter spesialis.
Ia juga menegaskan pentingnya tata nilai integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif (Inisiatif) dalam mewujudkan layanan JKN yang humanis dan berkelanjutan.
Luna Capital Modal Xpress, sebuah layanan pinjaman digital terbaru hasil kreasi Luna Pos, bersama GoTyme Indonesia dan Danabijak, resmi diluncurkan hari ini, Rabu (27/8).
Rani menjalankan usaha minuman segar seperti jus di sekitar arena perlombaan pacu jalur. Sejak tahun 2017, ia menjadi bagian dari keluarga besar PNM melalui pembiayaan Mekaar.
PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) bersama PT Grab Teknologi Indonesia menyalurkan pendanaan senilai Rp6 triliun melalui Program GrabModal.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga rendah
Kinerja keuangan yang terus menunjukkan tren positif tersebut ditopang strategi dalam menjaga kualitas pembiayaan melalui pendampingan intensif dan program apresiasi kepada nasabah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved