Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan bahwa jika dibandingkan beberapa tahun terakhir, penyakit jantung merupakan penyakit katastropik dengan jumlah kasus dan biaya yang paling besar bila dibandingkan dengan penyakit katastropik lainnya.
Hal ini telah membuat biaya pelayanan kesehatan penyakit jantung pada 2023 mencapai 20.037.280 kasus dengan biaya Rp17,62 triliun.
“Masih ada sebagian masyarakat yang belum menempatkan gaya hidup sehat sebagai prioritas kebutuhan dasarnya. Gaya hidup ‘mager’ alias malas gerak, pola makan tidak seimbang, stres, kebiasaan merokok, dan faktor lainnya, menyebabkan adanya peningkatan kasus penyakit katastropik dari waktu ke waktu,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (24/9).
Baca juga : Peneliti UGM: Pembiayaan Penyakit Jantung Beban Tertinggi JKN-KIS
“Padahal penyakit-penyakit tersebut bisa dicegah dengan cara sederhana, seperti membiasakan olahraga ringan setiap hari secara konsiten, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup,” sambungnya.
Di sisi lain, dia menambahkan bahwa jangan lupa bahwa peningkatan jumlah pelayanan kesehatan juga dapat terjadi karena meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.
Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit berbiaya besar dan butuh waktu yang lama untuk pengobatannya. Kondisi dulu sebelum ada BPJS Kesehatan dan Program JKN, banyak orang yang menggadaikan atau bahkan menjual rumah, tanah, dan barang-barangnya untuk berobat, salah satunya saat ada orang yang terkena penyakit jantung.
Baca juga : Biaya Kesehatan Tinggi, BPJS Ajak Masyarakat Terapkan Hidup Sehat
“Bahkan karena takut mahalnya biaya berobat ke rumah sakit, tidak sedikit orang-orang yang memilih pengobatan alternatif, sementara kita tahu bahwa pengobatan alternatif itu banyak yang belum teruji secara klinis bisa mengobati penyakit tertentu,” ujar Rizzky.
Menurutnya, pada zaman dahulu tidak semua orang mampu mengakses layanan kesehatan untuk mengobati sakit jantung. Pada waktu itu, asuransi kesehatan dari pemerintah hanya meng-cover sekelompok masyarakat, seperti PNS, Polri, dan TNI saja. Masyarakat di luar kelompok itu, termasuk pekerja informal, tidak memiliki asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah.
“Pilihannya hanya mendaftar ke asuransi swasta, yang mana biasanya berbiaya mahal, cakupan manfaatnya terbatas, ada limit biayanya. Bahkan untuk mendaftar asuransi swasta, ada proses skrining dulu sebelum jadi pesertanya, sebab semakin besar risiko kesehatan seseorang, semakin besar pula premi asuransi swasta yang harus ia bayar,” tegasnya.
Untuk itu, kehadiran BPJS Kesehatan dan Program JKN juga terbukti telah membawa banyak dampak positif bagi masyarakat Indonesia, termasuk yang menderita penyakit jantung.
“Sekarang semua lapisan masyarakat, termasuk orang miskin atau tidak mampu yang menderita sakit jantung, bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya lagi,” pungkasnya. (H-2)
Ia juga menegaskan pentingnya tata nilai integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif (Inisiatif) dalam mewujudkan layanan JKN yang humanis dan berkelanjutan.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sistem pembiayaan layanan kesehatan
MENTERI Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kesiapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta BPJS Kesehatan.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga rendah
Kinerja keuangan yang terus menunjukkan tren positif tersebut ditopang strategi dalam menjaga kualitas pembiayaan melalui pendampingan intensif dan program apresiasi kepada nasabah.
DI tengah era digitalisasi yang terus bergerak cepat, perubahan teknologi memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri pembiayaan.
PT Adira Dinamika Multi Finance resmi menandatangani dua perjanjian strategis sebagai bagian dari langkah penguatan bisnis dan perluasan strategi pertumbuhan anorganik.
PERUSAHAAN besar seyogianya memiliki komitmen dalam mendukung akses pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved