Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SERTIFIKASI halal kini makin diakui sebagai elemen kunci dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air dalam menembus pasar global.
Di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, perhatian besar diberikan kepada peningkatan kontribusi UMKM yang menyokong 99 persen kegiatan usaha nasional.
Pemerintah, melalui berbagai inisiatif, telah mempermudah proses pengajuan sertifikasi halal yang kini dapat dilakukan secara online dengan biaya yang jelas. Namun, masih banyak UMKM yang belum memperoleh informasi mengenai prosedur ini secara memadai.
Baca juga : Wapres Minta Sertifikasi Halal UMKM Lebih Cepat
“Untuk itu, pelaksanaan acara hari ini tentunya krusial dalam peningkatan literasi UMKM tentang urgensi sertifikasi halal yang memberikan nilai tambah dan jaminan kualitas produk,” ucap Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Selasa (3/9/2024).
Ia percaya, jika tingkat literasi masyarakat sudah membaik, proses sertifikasi halal tidak akan lagi dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan mahal. "Saya meyakini apabila upaya ini terus diperluas dan dilaksanakan dengan masif dan terintegrasi, cita-cita besar Indonesia menjadi pemain kunci dalam perdagangan produk halal dunia insya Allah akan terwujud," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan pentingnya akselerasi sertifikasi halal di sektor hulu, terutama pada bahan baku seperti daging, untuk memastikan kehalalan pasokan yang digunakan oleh industri UMKM.
Baca juga : Wapres: Akses Internet belum Merata, Perluasan Pasar Produk Perdesaan Terhambat
Selain itu, Ma’ruf mendorong penguatan ekosistem industri halal hingga ke daerah terpencil untuk meningkatkan aksesibilitas UMKM, termasuk melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Tingkatkan jumlah lembaga pemeriksa halal dan sumber daya pendukung, seperti asesor dan auditor halal melalui pemberian insentif, serta fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM di daerah,” tuturnya.
Dalam upaya mendorong UMKM agar bisa go global, Wapres menekankan pentingnya peluncuran program- program inovasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
“Jalin kemitraan dalam pengembangan skema pembiayaan khusus, pelatihan dan pendampingan, fasilitasi ekspor produk UMKM, hingga menumbuhkan pusat-pusat inkubasi usaha syariah di berbagai daerah,” ujarnya.
“Saya juga berharap upaya percepatan sertifikasi halal dan penguatan usaha mikro kiranya dapat bertransformasi lebih baik sehingga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (S-1)
Gaya hidup halal sebagai bagian dari peradaban Islam yang kaya nilai dan inovasi, bukan sekadar tren sementara.
Industri makanan dan minuman nasional menunjukkan geliat pertumbuhan yang luar biasa, terutama di segmen halal.
INDONESIA menegaskan ambisinya untuk menjadi pemimpin ekosistem halal global melalui gelaran BSI International Expo 2025 yang resmi dibuka di Jakarta
UB memberikan penghargaan kepada mereka yang serius menerapkan kebijakan, pendidikan, pelatihan, riset, serta getol pengabdian kepada masyarakat.
Halal Kulture District Jakarta juga hadir sebagai solusi menawarkan konsep digital detox
Nilai tambah investasi, industri dan ekosistem halal bukan hanya secara finansial, namun juga dapat menjadi ujung tombak soft diplomacy dan branding untuk Indonesia di mata global.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
SIMULASI Al-Qur’an bahasa isyarat Indonesia menarik perhatian pengunjung Paviliun Indonesia pada ajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 di Kairo, Mesir.
Terkait rekrutmen guru non-ASN, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasaruddin meminta BMBPSDM untuk lebih peka terhadap dinamika sosial-keagamaan, mulai dari isu ekonomi umat hingga ketahanan keluarga.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved