Analisis Spasial untuk Relokasi Warga Terdampak Banjir Bandang Ternate

 

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pendampingan operasionalisasi posko yang berlokasi di Kantor Wali Kota Ternate.  

 

Baca juga : BNPB Pertimbangkan Relokasi Warga

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pendampingan di fase tanggap darurat banjir bandang Kota Ternate, Maluku Utara yang dilakukan di antaranya terkait administrasi pemanfaatan dana siap pakai (DSP), manajemen gudang logistik, penyajian data dan informasi  dan pemetaan spasial. 

 

Deputi Bidang Penanganan Darurat Brigjen TNI Lukmansyah dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan  Lilik Kurniawan mengatakan  BNPB bersama Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana mengerahkan personel dan drone untuk memotret kawasan terdampak, seperti kondisi hulu, aliran material bebatuan dan topografi setempat. 

Baca juga : Banjir Bandang di Ternate, Dua Dari Tiga Warga hilang Berhasil Dievakuasi

 

"Analisis spasial ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penentuan relokasi atau pun mitigasi bencana," ucap Lilik melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (29/8).

 

Baca juga : 13 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang di Kota Ternate

Untuk relokasi, Lilik mengatakan perlu analisis yang komprehensif, misalnya nanti terkait dengan persoalan sosial. 

 

Menurutnya, warga yang tidak terdampak dan berada di kawasan bahaya enggan untuk relokasi. 

Baca juga : BNPB: Empat Warga Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang Kabupaten Dogiyai

Ini menurut dia, menjadi tantangan pemerintah daerah setempat untuk memberikan pemahaman risiko kepada masyarakat sehingga mereka bersedia relokasi.

 

“Mereka yang tidak terdampak (di kawasan bahaya), warga yang memiliki rumah yang masih utuh, ini memang mau dipindah? Ini yang saya maksud persoalan sosial," terangnya. 

 

Lilik menambahkan, persoalan sosial tersebut perlu dikaji dan dikomunikasikan kepada berbagai pihak untuk desain program relokasi sebagai solusi berkelanjutan. Hal tersebut selanjutnya juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat. 

 

“Tentu ini akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang mereka percaya,” tambah Lilik. 

 

Terkait dengan manajemen gudang logistik, ia menegaskan bahwa personel BNPB memberikan penjelasan kepada BPBD Kota Ternate mengenai tata kelola, seperti pencatatan penerimaan-pengeluaran dan penataan barang. Selain itu, pendampingan BNPB juga dilakukan pada administrasi pemanfaatan DSP yang akuntabel.  (H-3)