Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pendampingan operasionalisasi posko yang berlokasi di Kantor Wali Kota Ternate.
Baca juga : BNPB Pertimbangkan Relokasi Warga
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pendampingan di fase tanggap darurat banjir bandang Kota Ternate, Maluku Utara yang dilakukan di antaranya terkait administrasi pemanfaatan dana siap pakai (DSP), manajemen gudang logistik, penyajian data dan informasi dan pemetaan spasial.
Deputi Bidang Penanganan Darurat Brigjen TNI Lukmansyah dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Lilik Kurniawan mengatakan BNPB bersama Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana mengerahkan personel dan drone untuk memotret kawasan terdampak, seperti kondisi hulu, aliran material bebatuan dan topografi setempat.
Baca juga : Banjir Bandang di Ternate, Dua Dari Tiga Warga hilang Berhasil Dievakuasi
"Analisis spasial ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penentuan relokasi atau pun mitigasi bencana," ucap Lilik melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (29/8).
Baca juga : 13 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang di Kota Ternate
Untuk relokasi, Lilik mengatakan perlu analisis yang komprehensif, misalnya nanti terkait dengan persoalan sosial.
Menurutnya, warga yang tidak terdampak dan berada di kawasan bahaya enggan untuk relokasi.
Baca juga : BNPB: Empat Warga Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang Kabupaten Dogiyai
Ini menurut dia, menjadi tantangan pemerintah daerah setempat untuk memberikan pemahaman risiko kepada masyarakat sehingga mereka bersedia relokasi.
“Mereka yang tidak terdampak (di kawasan bahaya), warga yang memiliki rumah yang masih utuh, ini memang mau dipindah? Ini yang saya maksud persoalan sosial," terangnya.
Lilik menambahkan, persoalan sosial tersebut perlu dikaji dan dikomunikasikan kepada berbagai pihak untuk desain program relokasi sebagai solusi berkelanjutan. Hal tersebut selanjutnya juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat.
“Tentu ini akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang mereka percaya,” tambah Lilik.
Terkait dengan manajemen gudang logistik, ia menegaskan bahwa personel BNPB memberikan penjelasan kepada BPBD Kota Ternate mengenai tata kelola, seperti pencatatan penerimaan-pengeluaran dan penataan barang. Selain itu, pendampingan BNPB juga dilakukan pada administrasi pemanfaatan DSP yang akuntabel. (H-3)
Langkah-langkah strategis pun langsung diambil untuk memadamkan api dan mencegah meluasnya kebakaran.
BNPB mengerahkan lima unit helikopter water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC), sebagai bentuk mitigasi sekaligus penanganan darurat karhutla Riau.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa gempa bumi dirasakan warga Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur pada Jumat (18/7).
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
(BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jabodetabek selama 24 jam sejak 7 Juli 2025
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
Hutan dengan kerapatan kayu di atas 70 persen hanya tersisa sekitar 10 ribu hektare. Sementara yang berkepadatan 40–70 persen hanya 8 ribu hektare.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung lokasi pengungsian korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemprov DKI mengkaji relokasi sementara
Endress+Hauser, perusahaan instrumentasi pengukuran, layanan, serta rekayasa proses industri, merelokasi kantor cabang Medan ke lokasi yang lebih strategis.
Pembangunan rumah relokasi warga Rempang menghadapi hambatan serius akibat keterlambatan pembayaran upah dan kelangkaan bahan bangunan.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku pemerintah daerah segera menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak bencana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved