Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRAJURIT Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib menghindari judi online atau judol. Penting bagi para prajurit untuk memahami bahwa aktivitas perjudian online merupakan hal yang dapat merusak citra baik dan moralitas prajurit TNI.
Berdasarkan survei Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan 3.797.429 orang bermain judi online. Perlu perhatian bersama bahwa judol juga telah masuk ke lingkungan ASN dan TNI.
“Terdapat algoritma yang diatur sedemikian rupa dalam permainan judi online sehingga pemainnya akan dimenangkan saat awal bermain sebagai pancingan, namun nantinya kemudian dibikin kalah, dan entah bagaimana, algoritma itu akan diacak lagi sehingga akan ada kemenangan-kemenangan dan akan lebih banyak kekalahan-kekalahan lainnya,” ungkap Ketua Tim Literasi Digital sektor Pemerintahan, Diah Aliefya, dalam kegiatan Literasi Digital untuk TNI di Manado, dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (10/8).
Baca juga : Masyarakat Harus Hati-Hati di Tengah Hiruk-Pikuk Dunia Digital
Diah melanjutkan, bahaya judi online tidak hanya berkutat pada kekalahan. Kerugian yang ditimbulkan secara finansial akan merambat pada masalah lain yang juga sedang marak saat ini yaitu jeratan pinjaman online ilegal.
“Pinjaman online ilegal menjadi alternatif bagi pemain yang kalah. Kenapa ilegal? Karena tidak ada regulasi yang sama dengan pinjol yang legal. Pinjol legal akan crosscheck aktivitas finansial digital yang kita lakukan, makanya alternatif pemain yang terdesak menjurus ke pinjol ilegal,” kata Diah.
Siklus dari kekalahan judi online, lanjut Diah, dapat mengarah pada dampak-dampak kriminalitas. Tidak hanya berhenti di situ, judi online juga dapat menimbulkan efek depresi bagi para pemainnya.
Baca juga : Menkominfo Tepis Anggapan Pemberantasan Judol Sekedar Gimik
“Survei PPATK juga mengungkap perputaran uang judol pada 2023 mencapai 327 Triliun dan diperkirakan transaksi ini dapat sampai pada angka 900 Triliun hingga akhir tahun 2024 ini,” tuturnya.
Prajurit TNI harus cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari judi online dan pinjaman online ilegal. Peran Kemenkominfo tidak cukup tanpa dukungan dan kolaborasi, termasuk TNI.
“Kemitraan yang dibangun Kominfo dan TNI menunjukkan komitmen untuk mendukung Transformasi Digital. Kami mengakui, penting memiliki prajurit TNI yang mampu beradaptasi dengan teknologi informasi yang begitu cepat,” urai Diah.
Baca juga : Ibu dan Anak Rentan jadi Korban Judi Online
Sepakat dengan Diah Aliefya, Wakil Kepala Pusat Informasi Pengolah Data Tentara Nasional Indonesia (Waka Pusinfolahta) Kolonel S. Ginting menuturkan mengenai kasus judi online yang kini juga sudah merambat ke lingkungan prajurit TNI.
“Ada 3.962 Prajurit TNI terlibat judi online. Jangan sampai kita menjadi salah satu yang masuk di dalamnya (jeratan judi online),” jelas Ginting.
Menurutnya, judi online hanya akan melahirkan banyak masalah-masalah baru. Satu suara dengan Diah, Ginting meyakini bahwa masalah judol juga nantinya akan merembet ke pinjaman online ilegal.
Baca juga : Menteri Kominfo Komentar Inisial T: Pemberantasan Judi Jangan Ditumpangi Gimmick!
“Judol dan pinjol ilegal bak hubungan kakak-adik. Kita punya duit, digunakan untuk main judol, duitnya habis, larinya ke pinjol ilegal, akhirnya akan ada hutang yang menggunung,” ucapnya.
Ginting melanjutkan, Prajurit TNI harus sadar bahwa akan ada sanksi tegas yang diberlakukan bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas judi online.
“Kita sebagai prajurit diminta untuk tanggap terhadap hal-hal yang marak terjadi di internet, termasuk judol agar bisa mengantisipasi hal-hal negatif dan senantiasa mendukung hal-hal positif,” tandasnya.
Kegiatan Literasi Digital sektor Pemerintahan kepada Prajurit TNI Sulawesi Utara dilaksanakan selama dua hari pada Selasa dan Rabu 6-7 Agustus 2024 di Kota Manado. Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat TNI semakin Bijak dan Cakap Digital sehingga dapat tercapai visi Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif (PRIMA). (H-2)
Zulpan menegaskan saat ini pihaknya terus bergerak guna menangkap para pelaku pengeroyokan. Hal itu lantaran adanya dugaan pelaku lebih dari tiga orang yang sudah ditangkap.
Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tiga tindak pidana.
Davina mengecam tindakan itu dan meminta agar pelaku dapat dihukum untuk memberikan efek jera.
"TNI AU dalam hal ini Satpom Lanud Ats Bogor sudah melakukan penahanan terhadap oknum prajurit Lanud Ats Pratu SH yang diduga melakukan kekerasan terhadap warga sipil di Tangerang,"
DUA personel TNI yang tergabung dalam misi pasukan penjaga perdamaian PBB di Libanon, Unifil, dilaporkan terluka akibat serangan Israel pada pangkalan militer pasukan itu pada Kamis (10/10).
Selain akta kematian, Kemendagri juga menyerahkan dokumen kependudukan berupa KK dan KTP elektronik terbaru kepada keluarga korban.
Kominfo Bersama Indosat Ooredoo Hutchison dan Mastercard, Latih Satu Juta Talenta Keamanan Siber
Kurangi akses media digital atau elektronik dengan memindahkan perangkat elektronik ke ruang yang lebih publik. Sehingga anak-anak akan lebih mudah diawasi.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika sempat mencanangkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Layanan Konten empat tahun silam
Menkominfo menegaskan, ‘penyakit kedua’ yang menyertai pandemi Covid-19 itu menimpa pada orang yang tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan dari mana sumbernya.
Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan digital skills gap, di mana kebutuhan tenaga kerja ahli dalam bidang digital masih belum tercukupi.
Digital Talent Scholarship tidak hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan skill di era digital, tetapi sekaligus mempertahankan produktivitas masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved