Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai jika kesejahteraan dokter asing yang praktik di Indonesia akan sulit dipenuhi. Pada dasarnya dokter dari luar negeri datang ke Indonesia ingin mendapat kesejahteraan yang minimal sama seperti di negara asalnya.
"Kalau di Amerika Serikat dokter spesialis jantung saja gajinya antara sekitar Rp400-600 juta per bulan belum terhitung tunjangan, sekolah anak, kompensasi, dan lain. Pertanyaannya apakah pemerintah punya dana untuk mendatangkan dokter asing yang jumlahnya ribuan itu," kata Iqbal saat dihubungi, Jumat (12/7).
Iqbal menilai, program mendatangkan dokter asing untuk menutupi kekurangan dokter spesialis di Indonesia akan sulit tercapai jika programnya hanya berjalan untuk lima tahun. Kecuali pemerintah mendatangkan dokter asing dalam jumlah ribuan dalam waktu berdekatan.
Baca juga : Jangan Sampai Gaji Dokter Asing Lebih Tinggi dari Lokal
"Jadi harus ada ribuan, contohnya sekitar 10% dari jumlah dokter yang dibutuhkan misalnya. Contohnya pemerintah mengatakan butuh 120 ribu harus datang dalam waktu cepat apakah pemerintah bisa menggaji 12 ribu dokter ini," ungkap Iqbal.
Dengan skenario tersebut, pembayaran gaji dokter jika dibebankan pada rumah sakit, kompensasinya biaya pengobatan akan menjadi tinggi berkali-kali lipat Namun kalau dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga akan sulit karena anggarannya terbatas.
Menurutnya dengan gaji yang tinggi tersebut, lebih baik menggunakan dokter dalam negeri. Karena untuk menggaji satu dokter asing, anggarannya bisa digunakan untuk membayar 5 sampai 6 dokter lokal.
Baca juga : Menimbang Urgensi Hadirnya Dokter Asing di Indonesia
"Jadi program yang sangat tidak efektif," ucapnya.
Selain itu, ia menegaskan jika program dokter asing bertujuan menutupi kekurangan dokter di Indonesia, selayaknya harus bekerja di daerah tertinggal. Itu karena di situlah sebenarnya puncak kekurangan dokter di Indonesia.
"Apakah mereka mau bertugas ke sana jangan-jangan mereka hanya datang di Indonesia kerja di Jakarta karena jadi kerja di rumah-rumah rumah sakit kelas atas di Jakarta dengan pelayanan masyarakat kelas yang tinggi yang sosial ekonominya tinggi," pungkasnya.
(Z-9)
Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin mampu menarik dukungan internasional.
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan, melatih dokter umum untuk melakukan operasi caesar pada ibu hamil bisa menjadi opsi terakhir.
Program ini membahas topik-topik penting seperti keilmuan dan teknologi medis terbaru serta strategi lanjutan untuk perawatan karies dan penyakit pulpa periapikal.
MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sangat gandrung menarasikan bahwa negeri ini kekurangan dokter.
Menkes Budi Gunadi Sadikin setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan mendatangkan profesor hingga dokter spesialis dari luar negeri termasuk India untuk mengajar.
Kemenkes akan berkolaborasi dengan LPDP untuk mengadakan program beasiswa agar dapat meningkatkan jumlah dokter spesialis bedah anak.
DIREKTUR Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ina Agustina menyampaikan, 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas.
Kemenkes mencatat pada Maret 2025 sebanyak 356.638 orang dengan HIV (ODHIV) dari total estimasi 564 ribu ODHIV yang harus ditemukan pada 2025 untuk segera diberi penanganan.
Kemenkes) berkomitmen untuk mengeliminasi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada 2030. Edukasi, deteksi dini, dan pengobatan menjadi kunci dalam mencapai target ini
Kemenkes) mengakselerasi program vaksinasi human papiloma virus atau HPV nasional demi menekan angka kematian akibat kanker serviks.
Para peserta CKG yang terbukti memiliki masalah kesehatan, mereka dapat secara gratis mengakses layanan lanjutannya mengikuti skema BPJS Kesehatan.
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved