Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan rasio bidan di daerah sudah cukup hanya diperlukan pemerataan dan distribusi-distribusi hingga tingkat desa.
"Kalau bidan rasionya cukup hanya perlu pemerataan saja dan distribusi dalam hal ini tentunya," kata Nadia saat dihubungi, Senin (24/6).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, jumlah bidan di Indonesia sebanyak 344.928 bidan yang tersebar di berbagai daerah. Dengan jumlah tersebut, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menilai jumlah bidan masih perlu ditingkatkan hingga level desa.
Baca juga : Sambut Pekan Imunisasi Dunia 2024, Tenaga Kesehatan Garda Terdepan Sukseskan Vaksinasi Lengkap
Nadia menyebut saat ini pemerintah fokus dalam hal peningkatan jumlah dan pemerataan dokter umum dan dokter spesialis.
"Kalau saat ini kita pemerataan dokter umum dan dokter spesialis terutama di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terpencil," ujar Nadia.
Dihubungi terpisah Anggota Komisi IX DPR fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan bahwa kebutuhan bida di desa-desa juga sangat penting untuk pemerataan agar imunisasi dan kesehatan ibu serta bayi tetap terjaga.
"Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa bidan berada satu payung di bawah Kementrian Kesehatan. Sebaiknya IBI berkoordinasi dgn Kemenkes," kata Irma.
"Karena kecukupan bidan juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhannya," pungkasnya. (Iam/Z-7)
Jika diabetes menyerang di usia muda, tubuh akan terpapar kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu panjang, sehingga risiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke dan lainnya meningkat
KEMENTERIAN Kesehatan bersama MSD Indonesia resmi meluncurkan kampanye nasional edukasi kesehatan “Tenang untuk Menang 2025" di Kota Bandung, Kamis (14/8).
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
WAKIL Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menempati posisi kedua di dunia dalam jumlah kasus Tuberkulosis (Tb), setelah India.
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Kerja sama ini membantu pelaku usaha online untuk dapat mendistribusikan produknya secara lebih luas.
Pusat distribusi ini didesain untuk mempercepat pergerakan produk elektronik dari pabrik ke tangan konsumen melalui jaringan dealer di seluruh Indonesia.
PENELITI The Reform Initiative (TRI) Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas epliji adalah langkah yang tepat
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
Kendati baru rencana, namun kelangkaan sudah mulai terjadi di beberapa toko pengecer. Warga yang sudah terbiasa membeli di toko pengecer, harus rela mengantre menuju agen atau pangkalan resmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved