Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan rasio bidan di daerah sudah cukup hanya diperlukan pemerataan dan distribusi-distribusi hingga tingkat desa.
"Kalau bidan rasionya cukup hanya perlu pemerataan saja dan distribusi dalam hal ini tentunya," kata Nadia saat dihubungi, Senin (24/6).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, jumlah bidan di Indonesia sebanyak 344.928 bidan yang tersebar di berbagai daerah. Dengan jumlah tersebut, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menilai jumlah bidan masih perlu ditingkatkan hingga level desa.
Baca juga : Sambut Pekan Imunisasi Dunia 2024, Tenaga Kesehatan Garda Terdepan Sukseskan Vaksinasi Lengkap
Nadia menyebut saat ini pemerintah fokus dalam hal peningkatan jumlah dan pemerataan dokter umum dan dokter spesialis.
"Kalau saat ini kita pemerataan dokter umum dan dokter spesialis terutama di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terpencil," ujar Nadia.
Dihubungi terpisah Anggota Komisi IX DPR fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan bahwa kebutuhan bida di desa-desa juga sangat penting untuk pemerataan agar imunisasi dan kesehatan ibu serta bayi tetap terjaga.
"Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa bidan berada satu payung di bawah Kementrian Kesehatan. Sebaiknya IBI berkoordinasi dgn Kemenkes," kata Irma.
"Karena kecukupan bidan juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhannya," pungkasnya. (Iam/Z-7)
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana melanjutkan wacana standardisasi kemasan rokok untuk seluruh bungkus rokok yang beredar di pasaran.
PENYAKIT hipertensi, diabetes melitus, hingga masalah gigi menjadi penyakit yang banyak ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Kerja sama ini membantu pelaku usaha online untuk dapat mendistribusikan produknya secara lebih luas.
Pusat distribusi ini didesain untuk mempercepat pergerakan produk elektronik dari pabrik ke tangan konsumen melalui jaringan dealer di seluruh Indonesia.
PENELITI The Reform Initiative (TRI) Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas epliji adalah langkah yang tepat
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
Kendati baru rencana, namun kelangkaan sudah mulai terjadi di beberapa toko pengecer. Warga yang sudah terbiasa membeli di toko pengecer, harus rela mengantre menuju agen atau pangkalan resmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved