Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ASOSIASI Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menggelar kegiatan Foreign Policy Insight di Auditorium Prof Dr Hasjim Djalal, FPCI, Sudirman, Jakarta. Kerja sama ini merupakan implementasi MoU antara AIHII dan FPCI untuk menggali pengalaman para diplomat dalam bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait.
Program ini juga dirancang untuk mengadakan diskusi mendalam dengan praktisi hubungan internasional, seperti mantan duta besar dan diplomat, mengenai kebijakan luar negeri yang belum pernah dibahas atau dipublikasikan dalam artikel atau jurnal ilmiah.
Ketua AIHII Dr Agus Haryanto SIP MSi menjelaskan acara kerja sama ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi akademisi Hubungan Internasional (HI) khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai proses diplomasi yang dilakukan langsung dari sumber praktisi.
Baca juga : 2021 Jadi Tahun Akselerasi Promosi dan Diplomasi Indonesia di Jepang
“Ini sejalan dengan tujuan AIHII sebagai asosiasi yang juga dapat menjalankan fungsi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk lebih memahami fenomena-fenomena dalam hubungan internasional,” ujar Agus Haryanto, dalam keterangannya, Kamis (13/6).
Kepala Bidang Kerja Sama AIHII Dr. Irma Indrayani SIP MSi mengatakan kerja sama ini merupakan salah satu bentuk konkret kegiatan dengan FPCI dalam acara Foreign Policy Insight selain seminar, konferensi dan bentuk kegiatan lainnya.
“Foreign Policy Insight jadi spesial karena menggali pengalaman para diplomat dalam bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait secara langsung dari sumbernya,” jelasnya.
Baca juga : Kemenkes-Kedutaan Swedia dan AstraZeneca Perkuat Kemitraan
Irma berharap kerja sama ini dapat memberikan wawasan kepada akademisi HI khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai proses diplomasi yang dijelaskan langsung oleh praktisi dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
Foreign Policy Insight perdana ini menjelaskan tentang ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang merupakan kerangka kerja penting yang diadopsi ASEAN pada 2019, dengan tujuan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.
"AOIP menjadi semakin relevan mengingat geopolitik strategis kawasan ini dan potensi meningkatnya ketegangan di antara major power. Kerangka kerja ini mendorong dialog dan kerja sama yang terbuka dan inklusif antara negara-negara di kawasan tersebut," ujar Irma.
Laode Muhamad Fathun SIP MHI selaku discussant menggali lebih dalam apakah konsep Indo-Pasifik usulan dari AS, Australia, Jepang mempengaruhi pemikiran konsep AOIP.
Kegiatan ini juga dihadiri HE Robert Matheus Michael Tene selaku narasumber, Dia merupakan mantan Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk ASEAN Political Security Community sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pembentukan AOIP. (H-2)
Melalui perjanjian kerja sama diharapkan Unhan dapat menjadi partner untuk mengembangkan industri pertahanan agar semakin besar lagi
Kolaborasi ini tidak hanya antara Atlantic dan PT Bio Farma, namun juga antara Ghana dan Indonesia,
Primaya Hospital Group bekerja sama dengan Universitas Padjdadjaran Bandung dalam program pendidikan dokter spesialis.
Tujuan kerja sama untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang ideologi Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa yang berkuliah di UPI Kampus Cibiru.
Dalam kerja sama itu, kedua pihak bersepakat untuk meningkatkan pembinaan, pelatihan dan pendampingan koperasi dan pelaku UMKM.
Kunjungan tersebut membahas penguatan kolaborasi antara Pos Indonesia dan Japan Post, khususnya di sektor layanan pos, kurir, dan logistik.
Erick terus mendekati federasi sepak bola Jepang (JFA) untuk mengajaknya ikut meningkatkan kualitas persepakbolaan Indonesia.
Ariza, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa usulan penamaan jalan dari negara sahabat merupakan bagian dari kerja sama dan upaya menjaga hubungan diplomatik.
Nota protes tersebut dikirimkan karena Vanuatu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.
Keterlibatan pelaku bom asal Indonesia itu disebutkan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano.
Saat ini proses pembangunan klinik tersebut sudah sampai pada tahap proses pemeriksaan dokumen pengadaan.
Bantuan diterima oleh Menteri Kesehatan Republik Kepulauan Marshall, Kalani Kaneko dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Kepulauan Marshall, Hilda C. Heine.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved