Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DI tengah percaturan dunia dan tantangan global serta pertarungan ideologi yang dinamis.Negara Indonesia perlu memperkuat kembali Pancasila supaya berakar kuat di bumi nusantara.
Di antaranya, pertama melakukan penataan kembali secara fundamental pendidikan dan pengajaran Pancasila, terutama muatan kurikulumnya.Kedua cara-cara atau metodologi nya, dan yang ketiga memperkuat para pengajarnya sendiri.
Demikian dikemukakan Ketua Pusat Kebangsaan Indonesia (PSKI ) Universitas Prasetiya Mulya ( Prasmul) Hassan Wirajuda usai membuka Simposium Pancasila dan Kebangsaan yang digelar PSKI di kampus Prasmul, Serpong,Tangsel, Selasa (4/5/2024).
Baca juga : BPIP Gelar Diklat Pengajar PIP Berbasis Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila
" Ya ,perubahan kurikulum karena muatan kurikulumnya harus diperbaiki juga metodologi penyampaiannya tidak sepihak satu arah saja yang membuat para pelajar dan pemuda belum tentu mau atau tidak tertarik. Maka para pengajar baik guru atau dosen harus di upgrade kembali, tingkatkan kemampuannya," kata mantan Menlu RI itu.
Dia mencontohkan banyak guru atau dosen di perguruan tinggi mengulas Pancasila, tidak lagi membaca risalah sidang BPUPKI yang sangat kaya menambah wawasan dan pencerahan.
Selain itu, Hassan juga sepakat pentingnya contoh atau keteladan para pemimpin dan tokoh.
Baca juga : Kurikulum Prototipe Beri Otonomi Pada Guru
Lebih lanjut Hassan mengutarakan
survey kerja sama PSKi dengan Litbang Kompas menunjukan pemahaman tentang Pancasila yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara tetap tinggi di atas 70 persen,juga pada kepedulian anti korupsi dan keadilan sosial.
Disisi lain, lanjut Hassan , riset Setara Institute pada pelajar SMA cukup memperihatinkan yakni sekitar 80 persen mengatakan, mereka memahami, tetapi ketika ditanya lagi apakah Pancasila perlu diganti, itu cukup tinggi di atas 50 persen.
Baca juga : Heboh Dua Ular Bersarang di Ruang Guru SMA PGRI Maros
Bagi dia,kondisi ini menjadi tantangan terlebih di era sekarang, tingginya lintas informasi yang cepay, di dunia luar juga berkembang berbagai ideologi, seperti neoliberalistme, kapitalisme serta kemungkinan bangkitnya kembali komunisme. Ia mengingatka jika komunis, tidak lagi merupakan ancaman, karena di negara-negara bekas Eropa Timur yang komunis sosialis pun sudah berubahmenjadi negara demokrasi.
Di Eropa Barat sebagian partai komunis mengubah diri, mentransformasi menjadi sosial demokrat, tetapi sosial demokrat tidak laku lagi.
Akan tetapi, pada kongres ke 100 Partai Komunis China, mereka sangat membanggakan di bawah kepemimpinan Xi Jin Ping China nampak mulai kental ideologi komunisnya, dan mengklaim bahwa kebangkitan China dalam 50 tahun terakhir adalah karena komunisme," itu yang saya cukup khawatir," cetusnya.
Baca juga : Kipin Masuk Daftar 250 Perusahaan EdTech Terbaik Dunia
Kontekstual
Pada kesempatan sama, Irsyad Zamjani dari Kemendikbud-Ristek mengutarakan pihaknya bekerjasama dengan BPIP membuat buku-buku pendidikan Pancasila. Tetapi isi nya sekarang sudah lebih kontekstual tidak sekedar hapalan sila-sila, anak-anak diminta juga untuk mempelajari studi kasus, dan diskusi kasus-kasus yang tadi diajarkan.
Di luar itu, lanjut dia, penguatan karakter Pancasila di masyarakat itu masih sangat diperlukan melalui penegakan hukum, melalui budaya populer, "Saya dengar disini mahasiswa diberi tugas untuk memerankan pelaksanaa ]ancasila, saya kira ini strategi pendidkan yang sangat relevan dengan anak-anak sekarang," ungkapnya.
Arya Fernandes dari CSIS mengutarakan pertanyaan menggelitik pada peserta tentang eksistensi Pancasila dewasa ini.
" Saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang reflektif bagi kita semua, terkait apakah Pancasila masih menjadi pedoman hidup dan karakter perjalanan bangsa.?, " ujarnya.
Lebih lanjut ia merujuk rencana strategis BPIP 2002-2004 terdapat tiga lapis ideologi Pancasila. Lapis pertaman adalah keyakinan, seberapa yakin kita mendasarkan dasar negara kita, pandanganhidup kita dan jiwa kita pada Pancasila, apakah kita yakin atau tidak yakin. Lapis kedua pengetahuan, yang dilakukan Frasmul misalnya dengan Litbang. Kompas untuk menguji bagaimana pengetahuan masyarakat, pengetahuan siswa tentang Pancasila.
Baru pada lapisan ketiga adalah tindakan, jadi bagaimana Pancasila itu mendasarkan tindakan-tindakan yang terdapat dalam kitab.
Dari puluhan guru peserta yang hadir diantaranya Neni Junaeni Guru PPKn SMA Negeri 8 Tangsel dan Septi Guru SMA Waskito Tangsel, sepakat dengan pernyataan Hassan Wirajuda bahwa guru mesti meng-upgrade diri dan memunyai metode mengajar yang komunikatif dan inovatif.Sehingga para siswa menjadi lebih tertarik sehingga suasana kelas menjadi hidup dan produktif dalam pembelajaran dan pengamalan Pancasila.( H-2)
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved