Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
AKTIVIS perempuan dan anak sekaligus Ketua Institut Sarinah, Eva Sundari mengatakan pemerintah sudah seharusnya mempercepat berbagai aturan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai jenis kekerasan. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara menjaga setiap hak asasi manusia warganya. Terlebih lagi, Indonesia saat ini darurat dalam tindak kekerasan yang memarginalkan hak-hal perempuan dan anak.
“BPS juga baru merilis bahwa Indonesia masuk ke dalam darurat KDRT dan kekerasan anak. Sementara kita tahu bahwa sebelumnya kita juga dan belum sesak dalam darurat kekerasan seksual, darurat TPPO, dan darurat stunting lalu darurat angka kematian ibu dan anak. Pemerintah harusnya serius menata dan membereskan hutangnya kepada masyarakat, bukan justru sibuk untuk mengatur kekuasaan praktis,” ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Minggu (2/5).
Menurut Eva, pemerintah harus menempatkan diri sebagai pemegang regulasi yang bersifat publik, bukan justru sibuk menempatkan dirinya pada kepentingan politik praktis untuk menata dan melanggengkan kekuasaan. Dikatakan bahwa urusan perlindungan hak-hal anak dan perempuan yang menjadi korban lebih emergency untuk segera diperhatikan.
Baca juga : KPAI Sebut Posisi Anak dalam Keluarga Masih Terancam
“Tapi agak ironis melihat kenyataan bahwa tidak lanjut terhadap pengesahan berbagai aturan perlindungan anak dan perempuan dikesampingkan, padahal aturan-aturan tersebut sudah dirancang sejak lama, tapi justru aturan-aturan yang tidak ada di dalam proyeksi pemerintah yang berpotensi merusak demokrasi justru dipaksakan. Tampaknya di ujung pemerintahan ini, Pak Jokowi sibuk untuk menata diri dan kekuasaan daripada kedaruratan yang dibutuhkan oleh para korban anak dan perempuan,” ungkapnya.
Jika sikap pemerintah terus menutup mata pada berbagai aturan perlindungan anak dan perempuan, Eva menekankan agar DPR RI sebagai lembaga legislatif penyeimbang dalam ketatanegaraan agar segera mendorong dan menekan pemerintah khususnya Presiden untuk membahas pentingnya persoalan-persoalan masyarakat khususnya mengenai anak dan perempuan.
“Saya kira yang bisa menekan adalah DPR, tapi nyatanya di forum konsultasi kemarin, ketua DPR bertemu dengan Presiden juga tidak membahas persoalan aturan-aturan yang masih tertunda ini. Mengapa persoalan-persoalan rakyat tidak diprioritaskan untuk ditangani, tapi hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan dampaknya terhadap buruk bagi demokrasi justru digas? Ini sangat memalukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eva mengatakan bahwa jika pemerintah ingin mewujudkan Indonesia emas 2045, maka salah satu hal penting yang harus dipegang teguh adalah berkomitmen terhadap perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Bagaimanapun, anak dan perempuan merupakan bagian dari subjek atau SDM yang akan memajukan bangsa, terlebih lagi angka demografi anak akan terus meningkat setiap tahunnya.
“Kewajiban untuk memastikan keadilan hak atas ekonomi dan hak-hak lain bagi anak dan perempuan harus terus didorong. Pemerintah juga sebaiknya membuka ruang bagi pendamping dan pemberi jasa layanan di krisis-krisis center anak dan perempuan, sehingga akan lebih cepat dalam proses pembentukan aturan-aturan, daripada pemerintah menutup diri dan kekurangan ahli sehingga aturan tidak segera disahkan,” ungkapnya. (Z-8)
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meyakini langkah Polri dalam menangani laporan kekerasan akan lebih cepat, tepat dan berpihak kepada korban.
Hampir setengah anak di Indonesia mengalami kekerasan. Temukan fakta penting tentang perlindungan anak dan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka.
Kasus tawuran pelajar sekolah dasar (SD) di Depok, Jawa Barat, menjadi peringatan bagi semua pihak untuk memperkuat pengasuhan, pendidikan karakter, dan pengawasan.
Menteri Meutya menyadari bahwa pelindungan anak tidak cukup hanya dengan regulasi.
Presiden Prabowo Subianto Didesak memanggil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait praktik pendisiplinan 69 siswa melalui pendekatan militeristik.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) saat ini sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait perlindungan anak di ranah digital.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan kepada anak secara berulang atau reviktimasi.
POLISI masih menelusuri keberadaan orangtua anak berusia 7 tahun berinisial MK, yang ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Pasar Kebayoran Lama beberapa waktu lalu.
Berikut fakta-fakta kondisi terkini MK, anak perempuan 7 Tahun yang diduga dianiaya dan dibuang ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jaksel
KPAI berkoordinasi dengan Tim Subdit Anak Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri terkait anak yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Dari gerak-geriknya, sang satpam melihat pria itu menaruh anaknya di lantai beralaskan kardus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved